SIJUNJUNG, — Tim Ekspedisi Patriot Institut Pertanian Bogor (IPB) 2026 mengkaji kesiapan kelembagaan koperasi untuk mendukung hilirisasi kelapa sawit di Kawasan Transmigrasi Muara Takung–Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kajian ini mencakup rencana pengembangan pabrik mini crude palm oil (CPO) dan produk turunan, termasuk minyak goreng, berbasis koperasi.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Kelembagaan Koperasi yang digelar di Sekretariat KUD Makarti Tama, Nagari Kamang Makmur, Kecamatan Kamang Baru, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan studi kelayakan (feasibility study/FS) dan rencana bisnis (business plan) hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi.
Dua koperasi yang menjadi objek kajian adalah KUD Kurnia Timpeh dan KUD Makarti Tama. Keduanya dinilai memiliki potensi awal karena telah menjalankan unit usaha yang berkaitan dengan layanan delivery order (DO) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Melalui FGD tersebut, tim mengidentifikasi kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola keuangan, ketersediaan bahan baku, kebutuhan pembiayaan, serta mekanisme pembagian manfaat bagi anggota koperasi.
Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB 2026, Dr. Veralianta Br. Sebayang, mengatakan penyusunan studi kelayakan diperlukan untuk menilai apakah rencana hilirisasi tersebut dapat dijalankan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
“Rencana pengembangan mini mill CPO berbasis koperasi perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk kesiapan koperasi sebagai kelembagaan pengelola dan keberlanjutan pasokan bahan bakunya,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil kajian diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan langkah selanjutnya. Penyusunan studi kelayakan tersebut belum berarti keputusan pembangunan telah ditetapkan ataupun pendanaan telah tersedia.
Koperasi Berpotensi Perkuat Posisi Tawar Petani
Dalam FGD tersebut, narasumber Dr. Rasidin Karo Karo Sitepu, S.P., M.Si., menjelaskan pentingnya peran koperasi dalam mengonsolidasikan pasokan TBS untuk mendukung keberlanjutan operasional pabrik pengolahan kelapa sawit.
Koperasi berpotensi menjadi pemasok utama melalui pengumpulan hasil panen anggota, pencatatan produksi, pengaturan jadwal pengiriman, administrasi kontrak, hingga pengelolaan pembayaran.
Namun, menurutnya, potensi produksi kebun saja belum cukup untuk menjamin keberlangsungan operasional pabrik. Diperlukan data luas kebun, produksi aktual, riwayat penjualan, realisasi pengiriman, serta komitmen pemasok melalui kerja sama atau kontrak.
Kesiapan kelembagaan juga menjadi faktor penting. Koperasi perlu memiliki pembagian tugas yang jelas, sistem pengawasan, pencatatan keuangan yang tertib, serta sumber daya manusia yang mampu menjalankan usaha secara profesional dan transparan.
Penguatan aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani sekaligus mengurangi risiko ketidakpastian pasokan bahan baku.
Pengurus Koperasi Minta Dukungan Nyata
Ketua KUD Kurnia Timpeh, Sunaryo, menyambut baik kajian tersebut. Ia berharap koperasi yang telah aktif dilibatkan dalam rencana pengembangan hilirisasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal, sarana, dan prasarana.
Menurutnya, pengembangan usaha perlu didasarkan pada kajian yang realistis agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh anggota dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua KUD Makarti Tama, Agus, berharap hilirisasi kelapa sawit dapat membuka peluang peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Selain pengolahan CPO dan produk turunannya, ia menyoroti potensi pemanfaatan limbah kelapa sawit, antara lain untuk pupuk organik.
Kolaborasi antarkoperasi juga dinilai berpeluang memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Meski demikian, pengembangan setiap alternatif usaha tetap perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, kebutuhan investasi, teknologi pengolahan, peluang pasar, serta kapasitas pengelola.
Studi Kelayakan Jadi Dasar Pengembangan
Diskusi turut menyoroti pentingnya pendampingan petani untuk meningkatkan produktivitas kebun. Kepastian pasokan TBS menjadi salah satu faktor penentu agar fasilitas pengolahan yang direncanakan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Selain produktivitas, aspek tata kelola organisasi, kebutuhan tenaga kerja, pembiayaan, dan pembagian manfaat bagi anggota juga menjadi bahan kajian.
Tim Ekspedisi Patriot IPB 2026 akan menggunakan masukan tersebut dalam penyusunan studi kelayakan dan rencana bisnis hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi di Kawasan Transmigrasi Muara Takung–Kamang Baru.
Hasil kajian diharapkan memberikan gambaran mengenai kelayakan usaha, model kelembagaan, kebutuhan investasi, risiko, dan tahapan pengembangan yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan.
Melalui pendekatan tersebut, koperasi diharapkan berpeluang berkembang tidak hanya sebagai pengumpul hasil panen, tetapi juga sebagai pelaku usaha pengolahan yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dan memperluas manfaat ekonomi bagi petani serta masyarakat setempat.
