DIGINDONEWS – Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas komitmen dan peran aktifnya dalam mendukung percepatan pencegahan stunting melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah memiliki cakupan luas dan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keamanan pangan, kesiapan SPPG, distribusi makanan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), tata kelola mitra, hingga pengawasan di daerah. Karena itu, kualitas dan keamanan makanan harus menjadi perhatian utama agar program dapat memberikan manfaat optimal kepada penerima.
Pelaksanaan MBG, khususnya di DKI Jakarta, turut diwarnai aksi unjuk rasa serta beredarnya pemberitaan, meme, dan video pendek yang menyuarakan penolakan terhadap program tersebut. KNPS menilai penguatan pengawasan, evaluasi, dan edukasi publik diperlukan untuk menanggapi berbagai persoalan, meluruskan informasi yang belum terverifikasi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program.
Ketua Umum KNPS Indonesia, David Hamka, menilai keterlibatan Polri dalam program pemenuhan gizi merupakan bagian dari peran institusi kepolisian dalam mendukung agenda kemanusiaan dan pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, keluarga, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait.
“Bagi KNPS, visi ‘Polri Bersama Masyarakat’ sangat relevan dengan isu stunting. Pencegahan stunting bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi tugas bersama. Kehadiran SPPG Polri di berbagai wilayah diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi sekaligus memperkuat kepedulian terhadap masa depan anak bangsa,” ujar David Hamka.
KNPS Indonesia merupakan organisasi generasi muda yang berfokus pada edukasi dan sosialisasi pencegahan stunting di berbagai wilayah Indonesia, David menjelaskan bahwa program SPPG Polri yang terintegrasi dengan MBG merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelaksanaannya perlu disertai pengawasan konsisten, distribusi yang tepat sasaran, serta pemenuhan standar keamanan pangan.
Menurut David, pencegahan stunting tidak cukup hanya melalui pemberian makanan bergizi, tetapi juga membutuhkan edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pendampingan keluarga. Oleh karena itu, koordinasi antara Polri, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat agar upaya pemenuhan gizi dapat berjalan secara berkelanjutan.
KNPS Indonesia juga menyoroti pentingnya peran Bhayangkari di bawah kepemimpinan Ny. Dewi Suyudi Ario Seto dalam mendukung pencegahan stunting. Menurut KNPS, peran ibu sangat penting dalam pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Melalui edukasi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan pola asuh keluarga, Bhayangkari diharapkan dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini.
David Hamka berharap sinergi Polri melalui program SPPG dan Bhayangkari melalui edukasi keluarga dapat memperkuat upaya pencegahan stunting di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, keterlibatan ibu dan keluarga menjadi bagian penting dalam memastikan anak memperoleh asupan gizi yang memadai serta mendapatkan perhatian terhadap tumbuh kembangnya sejak dini.
“Kami dari KNPS siap bersinergi dengan Polri dan Bhayangkari untuk memperkuat edukasi serta sosialisasi pencegahan stunting. Pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari dukungan program pemenuhan gizi hingga peran aktif ibu dan keluarga. Anak sehat, Polri kuat, Indonesia Emas terwujud,” tutup David Hamka.
