Digindonews.com – Upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan pendampingan keluarga yang dilakukan secara berkelanjutan. Pencegahan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan, tetapi harus dimulai sejak sebelum kehamilan hingga anak memasuki usia balita.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Wahyuniati, S.IP., MPH., dalam kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Bersama Mitra Kerja di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, pencegahan stunting harus menggunakan pendekatan berbasis siklus hidup dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai salah satu ujung tombak di lapangan.
TPK memiliki peran penting dalam mengawal 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu setelah persalinan dan menyusui, baduta usia 0–23 bulan, hingga balita usia 24–59 bulan.
“Pendampingan tidak boleh dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh sejak sebelum kehamilan hingga anak berusia dua tahun,” demikian pokok pemaparan dalam kegiatan tersebut.
Wahyuniati menjelaskan, percepatan penurunan stunting membutuhkan sinergi empat pilar, yakni TPK, Posyandu, Puskesmas, serta kelurahan atau desa.
TPK berperan melakukan pendampingan dari rumah ke rumah, deteksi dini, edukasi, pencatatan, hingga memfasilitasi rujukan. Posyandu menjadi pusat pelayanan masyarakat untuk memantau pertumbuhan anak secara rutin, sedangkan Puskesmas berperan dalam intervensi klinis, validasi diagnosis, imunisasi, dan penanganan medis.
Sementara itu, kelurahan atau desa berperan sebagai penggerak masyarakat, pengintegrasi data, penentu kebijakan serta penyedia dukungan pendanaan di tingkat lokal.
Pada calon pengantin, pendampingan diarahkan untuk memastikan kesiapan fisik dan reproduksi melalui skrining kesehatan, termasuk pemeriksaan hemoglobin dan Lingkar Lengan Atas (LiLA), serta pendampingan melalui aplikasi Elsimil.
Untuk ibu hamil, TPK melakukan edukasi nutrisi, pemantauan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), serta mendorong kepatuhan pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC).
Sementara pada masa setelah persalinan, pendampingan diarahkan pada pemulihan ibu, pemberian ASI eksklusif, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemeriksaan nifas, serta pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP).
Pada kelompok baduta dan balita, pemantauan pertumbuhan dilakukan melalui pengukuran antropometri secara rutin. Jika ditemukan indikasi penurunan kurva pertumbuhan secara berkelanjutan, anak dapat segera dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan validasi dan intervensi klinis.
Dalam kegiatan tersebut juga ditekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran, terutama dalam periode 1.000 HPK.
Anggota Komisi IX DPR RI, H. Obon Tabroni, S.E., menambahkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kesehatan dan pemenuhan gizi sejak dini.
Ia menilai persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, hingga berbagai lembaga terkait harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Menurutnya, kawasan industri juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan SDM unggul harus dimulai dari hal-hal sederhana namun konsisten, seperti memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang layak,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Ia juga menyoroti MBG sebagai salah satu bentuk intervensi yang tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menanamkan nilai kesetaraan sosial kepada anak-anak.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan keluarga merupakan fondasi pembangunan bangsa.
Ia menegaskan bahwa data kependudukan yang akurat serta program yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.
Dengan pendampingan berbasis siklus hidup dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, dunia usaha serta masyarakat, upaya percepatan penurunan stunting diharapkan dapat terus diperkuat menuju terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.***
