Jakarta – Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pekerjaan, ekonomi hingga komunikasi. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan internet, terdapat berbagai ancaman seperti penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, penipuan daring, perundungan siber, hingga kecanduan media sosial. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar mampu memanfaatkan internet secara sehat, aman, dan bertanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, dalam Webinar bertajuk “Berinternet Sehat” yang diselenggarakan pada Senin (16/11/2026).
Farah menegaskan bahwa literasi digital tidak sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi atau menggunakan media sosial. Lebih dari itu, literasi digital mencakup kemampuan mengakses, memahami, memilah, menganalisis, memverifikasi, hingga mendistribusikan informasi secara tepat dan bertanggung jawab.
Menurutnya, perkembangan komunikasi digital telah menciptakan ruang interaksi tanpa batas geografis dan budaya. Kondisi tersebut membuat masyarakat berhadapan dengan beragam karakter, kebiasaan, serta standar etika yang berbeda. Oleh sebab itu, setiap pengguna internet harus memahami pentingnya etika dalam berkomunikasi di ruang digital.
Farah juga menguraikan sepuluh indikator kompetensi literasi digital yang dikembangkan Jaringan Penggiat Literasi Digital (Japelidi), yakni akses, pemahaman, seleksi, distribusi, produksi, analisis, verifikasi, evaluasi, partisipasi, dan kolaborasi.
Kesepuluh indikator tersebut menjadi bekal penting agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menghasilkan dan menyebarkan konten yang akurat, bermanfaat, serta tidak melanggar etika.
Ia mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam membagikan informasi. Tidak semua informasi yang diterima harus diteruskan kepada orang lain. Pengguna internet juga perlu mengenali lingkungan dan sasaran penerima informasi sebelum membagikan suatu konten.
Selain itu, Farah mengimbau masyarakat menggunakan kata sandi yang kuat, memperbaruinya secara berkala, menghindari penyebaran data pribadi, serta selalu keluar dari akun setelah menggunakan perangkat milik orang lain. Menurutnya, internet harus dimanfaatkan untuk kegiatan positif tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Sementara itu, praktisi kehumasan dan pakar budaya digital, Dr. Rulli Nasrullah, M.Si., menyoroti berbagai ancaman keamanan siber yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya adalah phishing, social engineering, penyalahgunaan data pribadi, malware, ransomware, cyberbullying, dan penyebaran berita bohong.
Ia menjelaskan bahwa modus phishing dan social engineering umumnya dilakukan dengan menyamar sebagai lembaga atau institusi resmi untuk memperoleh informasi sensitif milik korban. Pelaku dapat menggunakan tautan palsu, pesan WhatsApp, maupun surat elektronik yang seolah-olah berasal dari pihak perbankan atau lembaga terpercaya.
Karena itu, masyarakat diminta tidak sembarangan mengeklik tautan, tidak memberikan kode OTP kepada siapa pun, serta menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor.
Rulli juga menekankan pentingnya kemampuan memverifikasi informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Masyarakat dapat memanfaatkan platform pemeriksa fakta seperti Mafindo dan Turn Back Hoax untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Dalam konteks perlindungan anak, ia turut mengingatkan pentingnya memahami Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.
Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital tidak cukup dilakukan melalui pelarangan penggunaan teknologi. Orang tua dan tenaga pendidik harus memberikan pendampingan, membangun komunikasi, serta memahami risiko yang mungkin dihadapi anak ketika mengakses internet.
Risiko tersebut meliputi paparan konten yang tidak sesuai usia, interaksi dengan orang asing, perundungan siber, penipuan, hingga penggunaan gawai secara berlebihan yang dapat mengganggu konsentrasi dan interaksi sosial anak.
Pegiat literasi digital, Didi, S.E.Ak., M.Ak., CA., AWM., Cert.IFR., CRMO., AWP, menambahkan bahwa internet memiliki dua sisi yang harus dipahami masyarakat. Di satu sisi, internet membuka peluang besar dalam bidang pendidikan, usaha, pelayanan publik, komunikasi, serta kreativitas. Namun, di sisi lain, terdapat ancaman berupa hoaks, penipuan digital, pencurian data, judi online, dan kecanduan teknologi.
Ia mengajak masyarakat melakukan evaluasi terhadap kebiasaan menggunakan internet, terutama terkait durasi penggunaan perangkat digital dan manfaat yang diperoleh. Menurutnya, internet sehat berarti kemampuan seseorang mengendalikan teknologi, bukan justru dikendalikan oleh teknologi.
Didi juga mendorong masyarakat memanfaatkan internet untuk kegiatan produktif, seperti meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, memperluas jaringan, dan memperoleh pengetahuan baru.
Dalam sesi diskusi, peserta turut mempertanyakan langkah yang harus dilakukan apabila akun media sosial telah diretas serta bagaimana melindungi orang terdekat dari penyebaran hoaks.
Menanggapi hal tersebut, Rulli menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah saluran pengaduan, antara lain layanan kepolisian 110, kantor kepolisian terdekat, serta Patroli Siber untuk melaporkan dugaan kejahatan digital. Masyarakat juga dapat menggunakan layanan CekRekening.id untuk memeriksa rekening yang terindikasi digunakan dalam penipuan.
Untuk pengaduan terkait layanan keuangan, penipuan, maupun persoalan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat dapat menghubungi layanan OJK melalui telepon 157 atau WhatsApp 081157157157.
Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran hoaks, masyarakat disarankan memeriksa informasi melalui situs pemeriksa fakta dan membiasakan diri melakukan konfirmasi silang terhadap sumber berita.
Menjawab pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan media sosial dan persoalan kebocoran informasi, Didi menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga ruang digital merupakan kewajiban bersama.
Pengguna internet harus memiliki kesadaran untuk berpikir sebelum mengunggah atau membagikan informasi, menghormati privasi orang lain, serta menghindari ujaran kebencian. Pemerintah bertanggung jawab memberikan edukasi dan menghadirkan regulasi, sedangkan penyedia platform juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.
Ia menambahkan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan niat, dampak, dan bukti secara objektif agar tidak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan pendapat maupun kritik secara wajar.
Melalui webinar tersebut, para narasumber mengajak masyarakat menjadikan internet sebagai ruang yang produktif, edukatif, dan bermanfaat. Peningkatan literasi digital, perlindungan data pribadi, kemampuan memilah informasi, serta penerapan etika bermedia menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat.
Internet merupakan ruang luas yang menyediakan banyak peluang. Karena itu, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkannya secara bijak demi kepentingan bersama, sekaligus menciptakan lingkungan digital yang aman bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.


