Digindonews.com – Generasi Z memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia pada Pemilu 2029. Tidak hanya sebagai pemilih, generasi muda juga diharapkan mampu menjadi pengawal proses demokrasi, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memastikan pemimpin terpilih menjalankan janji politiknya.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula melalui program KPU Goes to Campus, Rabu (11/11/2026).
Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. H. Muhammad Saifulloh, S.Sos., M.Si., dalam pemaparannya menekankan pentingnya mendorong Generasi Z beralih dari sekadar penonton menjadi penentu arah kebijakan bangsa.
Menurutnya, Generasi Z memiliki karakter kritis, melek digital, dan peduli terhadap berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan masa depan mereka. Karena itu, pendekatan politik yang hanya mengandalkan pencitraan dan gimmick tidak lagi cukup untuk menarik perhatian generasi muda.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian utama Generasi Z, di antaranya ketersediaan lapangan kerja di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), transparansi biaya pendidikan tinggi dan akses beasiswa, serta persoalan krisis iklim dan transisi energi terbarukan.
Berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam proses demokrasi. Generasi muda perlu memahami bahwa politik bukan sekadar persoalan perebutan kekuasaan, melainkan berkaitan erat dengan kebijakan yang menentukan kehidupan dan masa depan mereka.
Saifulloh juga mengingatkan pentingnya menjadi pemilih cerdas di era digital. Hal itu dapat dilakukan dengan memeriksa rekam jejak calon pemimpin, menyaring informasi dengan membedakan fakta dan pencitraan, serta menolak segala bentuk politik uang.
Selain menjadi pemilih cerdas, Generasi Z juga diharapkan berperan sebagai pengawal akuntabilitas melalui jurnalisme warga, edukasi kepada lingkungan sekitar, serta pengawasan terhadap realisasi janji politik pejabat terpilih.
Ia mendorong generasi muda untuk mengubah keresahan di ruang digital menjadi gerakan nyata. Mulai dari mengikuti sumber informasi politik yang kredibel, membandingkan visi dan misi calon, terlibat dalam pemantauan pemilu, hingga menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
Sementara itu, Dr. Drs. Amri Yusra, M.Si., Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial juga menghadirkan tantangan dalam menentukan pilihan politik.
Ia menjelaskan fenomena post-truth atau pascakebenaran, yakni kondisi ketika emosi, keyakinan pribadi, dan kepentingan tertentu lebih memengaruhi opini publik dibandingkan fakta objektif.
Fenomena tersebut dapat memicu penyebaran hoaks, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media dan lembaga pemerintah, serta mendistorsi realitas politik.
Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
Melalui kegiatan ini, KPU menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendidikan pemilih secara berkelanjutan, khususnya bagi kelompok rentan, marjinal, dan pemilih pemula.
Pendidikan politik diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara, tetapi juga membangun kesadaran untuk berpartisipasi secara kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.
Dengan keterlibatan aktif generasi muda, demokrasi Indonesia diharapkan semakin berkualitas dan mampu melahirkan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.***
