Digindonews.com-Transformasi digital semakin dipandang sebagai kebutuhan, bukan sekadar pilihan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis iklim, gejolak harga pangan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi Publik bertajuk “Kolaborasi Digital Wujudkan Akses Makanan Sehat” yang berlangsung pada Rabu, 03 September 2025, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang.
Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M. Husein Mohi, menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal gizi dan distribusi pangan. Data Badan Pangan Nasional dan BPS mencatat prevalensi stunting pada anak berada di angka 21,5% pada tahun 2024, dengan ketimpangan yang lebar antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Sementara itu, lebih dari 65% masyarakat Indonesia belum memenuhi standar konsumsi gizi seimbang.
Menurut Elnino, teknologi digital berpotensi menjadi solusi nyata melalui tiga aspek utama: distribusi pangan, edukasi gizi, dan penguatan ekosistem pertanian lokal. Aplikasi daring yang mempertemukan petani dengan konsumen terbukti mampu memangkas rantai distribusi, menurunkan harga, dan meningkatkan kesejahteraan produsen lokal. Tantangannya, menurutnya, adalah bagaimana memastikan adopsi teknologi ini bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok yang sudah melek digital.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi digital dalam literasi gizi. “Masih banyak masyarakat menganggap makanan sehat itu mahal. Padahal dengan informasi yang tepat, pilihan sehat bisa diperoleh dari bahan sederhana di sekitar kita,” ujarnya. Ia menilai platform edukasi digital, kampanye media sosial, serta keterlibatan content creator lokal mampu menjembatani informasi ilmiah agar lebih mudah diterima masyarakat.
Lebih jauh, Elnino menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan infrastruktur digital menjangkau seluruh wilayah. Namun ia menekankan bahwa konektivitas saja tidak cukup—konten digital harus berorientasi pada pemberdayaan, termasuk di sektor pangan dan kesehatan. Kolaborasi antar kementerian seperti Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pangan Nasional dinilai penting untuk membangun ekosistem digital yang inklusif.
Ia mendorong lahirnya platform berbasis data, mulai dari dashboard pangan real-time, pemetaan daerah rawan pangan dengan kecerdasan buatan, hingga sistem logistik pintar untuk penyaluran bantuan. “Makanan sehat adalah hak dasar warga negara. Kolaborasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keadilan akses dan solidaritas sosial,” tegasnya.
Forum ini pun menjadi ruang pertemuan gagasan bahwa makanan sehat bukan sekadar isu gizi, melainkan juga soal keadilan sosial. Diskusi menekankan bahwa keberhasilan strategi pangan berbasis digital hanya dapat terwujud dengan keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha.***
