DigIndonews.comDigIndonews.com
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Reading: Pancasila dan Hak Konstitusional Rakyat dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Penegakan Hukum Berbasis Kedaulatan Rakyat, Kemanusiaan, Kebudayaan, dan Peradaban
Share
Font ResizerAa
DigIndonews.comDigIndonews.com
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Search
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
© Sayangi.com 2022 | All Rights Reserved
DigIndonews.com > Nasional > Pancasila dan Hak Konstitusional Rakyat dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Penegakan Hukum Berbasis Kedaulatan Rakyat, Kemanusiaan, Kebudayaan, dan Peradaban
NasionalOpini

Pancasila dan Hak Konstitusional Rakyat dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Penegakan Hukum Berbasis Kedaulatan Rakyat, Kemanusiaan, Kebudayaan, dan Peradaban

And Published Maret 2, 2025
Share
SHARE

Digindonews.com – Makassar. Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, yang juga mantan Anggota Komisi Politik dan Hukum DPR-RI serta Anggota MPR-RI, menyampaikan pemikiran strategis dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Negeri Makassar (UNM), 24 Februari 2025. Dialog tersebut digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, dan dihadiri oleh mahasiswa, aktivis, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat sipil.(1/03/2025)

Dalam paparannya, Firman Jaya Daeli menguraikan secara mendalam tentang konstruksi, substansi, dan narasi pemikiran yang berkaitan dengan Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Ia menekankan pentingnya hak-hak konstitusional rakyat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kedaulatan rakyat, kemanusiaan, kebudayaan, dan peradaban.

Dialog Kebangsaan tersebut juga menjadi momentum bagi Firman Jaya Daeli untuk berdiskusi langsung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Mahasiswa (DEMA), serta tamu undangan lainnya. Pemikiran yang disampaikan menyoroti relevansi Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Baca Juga  Pengamat Politik Nilai Ada Kemungkinan PDIP Pilih Erick Thohir Dampingi Ganjar Sebagai Cawapres

Sebelum agenda di UNM, Firman Jaya Daeli juga diundang sebagai narasumber dalam forum MPL PGIW Se-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) di Soroaku, Luwu Timur. Dalam forum tersebut, ia membahas tema sentral tentang Pancasila, Kebangsaan, Kemajemukan, serta penguatan kelembagaan dan kaderisasi kepemimpinan di Indonesia.

Selain itu, Firman Jaya Daeli turut mengadakan pertemuan dan dialog dengan mantan Wali Kota Makassar dua periode, M. Danny Pomanto. Pertemuan tersebut berlangsung di Makassar dan membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah, kebijakan publik, serta sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.

Agenda Firman Jaya Daeli di Makassar juga mencakup menjadi pembicara di Kampus STFT Indonesia Timur. Dalam kesempatan itu, ia membahas pentingnya penguatan ideologi bangsa dalam meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan civil society di Indonesia.

Baca Juga  Ketua Terpilih GPA Jakarta Kecam Opini Liar yang Mengaitkan Kapolda Metro Jaya dengan Kasus Oplosan BBM di Medsos

Firman Jaya Daeli juga menyempatkan diri berdialog santai dengan kelompok organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti Kelompok Cipayung, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, serta aktivis BEM dan DEMA. Suasana dialog yang penuh keakraban itu membahas tentang peran mahasiswa dalam memperkuat negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Dalam lawatannya di Makassar, Firman Jaya Daeli juga mengadakan pertemuan khusus dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Kejaksaan dalam memperkokoh penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Sebagai mantan Tim Perumus UU Kejaksaan, Firman Jaya Daeli menegaskan bahwa Kejaksaan harus terus beradaptasi dengan dinamika hukum dan masyarakat. Hal itu hanya bisa terwujud melalui peningkatan kualitas sumber daya Adhyaksa yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga  KPK Temukan Dugaan Korupsi Rafael Alun Trisambodo

Kajati Sulawesi Selatan Agus Salim sendiri merupakan pejabat senior Kejaksaan RI yang memiliki rekam jejak panjang di bidang penegakan hukum. Pernah bertugas di KPK, Kejaksaan Agung, hingga menduduki sejumlah posisi strategis di daerah, menjadikan Agus Salim sosok yang kaya pengalaman dalam mendukung visi penegakan hukum berbasis kedaulatan rakyat, kemanusiaan, kebudayaan, dan peradaban. ***

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Polisi Ungkap Praktik Penggelonggongan Ayam di Pasar Kebayoran Lama
Next Article Selesai Retreat, Bupati Safni dan Wabup Rito: Teruskan Hal-Hal Positif, Kesalahan Kebijakan Akan Diperbaiki
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori

  • Daerah816
    • Agam13
    • Bukit Tinggi12
    • Limapuluh Kota384
    • Padang23
    • Payakumbuh24
    • Solok56
  • Ekonomi324
  • Headline395
  • Internasional78
  • Khazanah169
  • Lifestyle110
  • Nasional729
  • Olahraga69
  • Opini150
  • Pariwara Lipsus27
  • Politik246
  • Uncategorized189
  • Video15

Berita Lainnya

INDONESIA PERLU TINGKATKAN KETAHANAN DIGITAL DAN EKONOMI NASIONAL Direktur CSI: PRABOWO HARUS SIGAP ANTISIPASI PERANG IRAN – ISRAEL
Floating Breakfast ala Grazie Bali: Sensasi Sarapan Terapung yang Instagramable dan Tak Terlupakan
Istighosah Bersama Warga Demak, Kementerian PU Bergerak Cepat Atasi Banjir Rob
Tokoh Tarekat Al-Mu’min Diduga Sebarkan Ajaran Menyimpang, Masyarakat Di Minta Tunggu Keputusan Resmi MUI

Berita Terkait

Nasional

Gugatan Soksi Kepada Depinas Soksi Lanjut Ke Tahap Mediasi, Gugatan ini Bukan Salah dan Benar Tetapi Larangan Penggunaan Nama SOKSI

Juni 18, 2025
Nasional

Forum Koordinasi BEM Se-Kalbar: Kritikan ke Polri Bukan Karena Kebencian Tapi Untuk Meningkatkan Profesionalisme

Juni 17, 2025
Ilham Panggabean Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Cab Medan 2025-2026
DaerahHeadlineNasional

Empat Pulau, Dua Provinsi, Satu Bangsa: HMI Medan Menjaga Otonomi Daerah dan Persatuan Bangsa

Juni 17, 2025
Nasional

Polda Kalbar Gelar Bakti Kesehatan dan Bantuan Sosial Jelang Hari Bhayangkara Ke-79

Juni 16, 2025
Show More
DigIndonews.comDigIndonews.com
Follow US
© DigIndonews.com 2024 | All Rights Reserved
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Sign in to your account

Lost your password?