Digindonews.com — Bicara Perlindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Publik, Kominfo RI gelar Webinar dan Diskusi bareng Anggota Komisi I DPR RI H. Moh Arwani Thomafi melalui platform Zoom meeting, Sabtu 20 Januari 2024.
Arwani menyebutkan Penggunaan internet yang semakin pesat membuat pemerintah, lembaga sekitar ataupun masyarakat harus lebih hati-hati dalam memberikan data pribadi. Kita perlu memahami mana saja data yang harus kita berikan dan tidak boleh diberikan. Untuk itu, diciptakanlah UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang PDP. UU inilah yang berperan untuk melindungi data para masyarakat Indonesia.
Selanjutnya Abrijani Pangerapan juga menyebutkan Pada tahun 2024 ini Kementrian Kominfo akan kembali menghadirkan literasi digital sebagai upaya perwujudan masyarakat Indonesia yang siap dan sigap menghadapi peluang serta tantangan transformasi digital melalui 4 pilar utama yaitu kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif dalam kegiatan ini serta memanfaatkan kesempatan yang berharga ini dengan menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya
Senada dengannya, Idy Muzayyad juga menjelaskan UU PDP merupakan standar Pelindungan Data Pribadi secara umum, baik diproses secara nonelektronik maupun elektronik, sesuai dengan karakteristik sektor yang bersangkutan. UU PDP merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. ***
