Jakarta – Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Dr. M. Munir, menyatakan keprihatinan mendalam atas tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 yang dinilai menampilkan narasi tidak proporsional mengenai pesantren dan kiai. Ia menegaskan, tayangan tersebut berpotensi membentuk opini publik yang keliru dan merendahkan martabat lembaga pesantren sebagai pusat pendidikan, budaya, dan moral bangsa. “Pesantren bukan objek sensasi, melainkan sumber peradaban yang telah berabad-abad menjaga nilai kebangsaan,” ujarnya.
Dr. Munir mengingatkan bahwa media massa memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga harmoni antar elemen bangsa, terlebih saat menyentuh tema keagamaan. Menurutnya, penyajian konten yang tidak akurat dapat menimbulkan prasangka dan memperlemah semangat kebangsaan yang lahir dari tradisi Islam Nusantara. “Media seharusnya menjadi jendela pengetahuan, bukan cermin yang retak yang menimbulkan kesalahpahaman publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya etika jurnalistik dalam mengangkat realitas pesantren. “Kami menyerukan agar media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga penjaga martabat nilai-nilai luhur bangsa,” kata Dr. Munir. Ia menilai bahwa framing yang salah tentang pesantren dapat menciptakan jarak sosial antara masyarakat dan lembaga keagamaan, padahal pesantren selama ini berperan sebagai penjaga moderasi dan toleransi.
Selain mengkritik tayangan tersebut, Dr. Munir juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh konten sensasional yang belum terverifikasi. “Kami meminta masyarakat melakukan tabayyun dan verifikasi sebelum menarik kesimpulan. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi oleh prasangka,” ujarnya menambahkan. Ia meyakini bahwa literasi publik menjadi benteng utama menghadapi misinformasi dan stereotip.
Sebagai organisasi intelektual Nahdlatul Ulama, PP ISNU menyatakan komitmennya untuk membangun literasi media dan edukasi publik yang mengangkat kontribusi pesantren. “Pesantren tidak hanya melahirkan ulama, tapi juga membangun ekonomi umat dan menghadirkan transformasi digital berbasis Islam Ahlussunnah wal Jamaah,” tutur Dr. Munir. Menurutnya, potret pesantren harus dilihat secara utuh, bukan dari framing yang mengejar sensasi.
Dr. Munir berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia penyiaran agar lebih berhati-hati dalam mengangkat tema keagamaan dan kebudayaan. Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari media, pemerintah, hingga masyarakat sipil, untuk menjaga marwah pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari jantung bangsa. “Ruang publik tidak boleh menjadi tempat reproduksi stigma. Jika pesantren dilemahkan, maka akar kebangsaan pun ikut terguncang,” pungkasnya.
