Jakarta, 28 Juni 2026 – Penganugerahan gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, oleh Kedatun Kagungan Lampung merupakan bagian dari tradisi budaya yang memiliki nilai penghormatan, persaudaraan, serta pelestarian kearifan lokal. Menurut penjelasan pihak Kedatun Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Drs. Mawardi Harirama, gelar tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau selama memimpin Indonesia, sekaligus mengandung doa dan harapan sesuai tradisi adat Lampung.
Menanggapi hal tersebut, Tanzar Maharsi yang juga memiliki garis keturunan Kerajaan Lampung Keluarga Besar Kedatun Keagungan dengan gelar adat Datuan Raja Mega Sebuai dan juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP KAMSRI Periode 2025–2030, menyampaikan bahwa masyarakat perlu memandang prosesi adat tersebut secara proporsional dan bijaksana.
“Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman budaya. Setiap daerah memiliki hak dan kewenangan adat untuk memberikan penghormatan kepada tokoh yang dinilai berjasa menurut perspektif budaya setempat. Karena itu, penganugerahan gelar adat kepada Bapak Joko Widodo patut dipahami sebagai bagian dari ekspresi budaya yang harus dihormati.”
Menurut Tanzar Maharsi, perbedaan pandangan di ruang publik merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Namun demikian, nilai-nilai budaya hendaknya tidak menjadi ruang untuk memperuncing polarisasi masyarakat.
“Budaya memiliki fungsi menyatukan, bukan memecah belah. Sudah semestinya seluruh elemen bangsa menghormati keputusan lembaga adat sepanjang dilakukan sesuai tradisi dan kearifan lokal yang berlaku.”
Ia juga menilai bahwa penghormatan terhadap lembaga adat merupakan bagian dari implementasi semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana negara menghargai eksistensi budaya sebagai salah satu pilar identitas nasional.
Lebih lanjut, Tanzar mengajak seluruh masyarakat agar menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mari kita menempatkan budaya sebagai perekat persaudaraan. Perbedaan pandangan politik boleh ada, tetapi penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat Nusantara harus tetap dijaga sebagai warisan bangsa.”
Sebagai organisasi yang berkomitmen pada penguatan wawasan kebangsaan, DPP KAMSRI berharap seluruh elemen masyarakat terus mengedepankan dialog yang santun, menghormati keberagaman, serta menjaga kondusivitas nasional.
