Digindonews.com – Anggota Komisi IX DPR RI, H. Obon Tabroni, S.E., mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Bersama Mitra Kerja yang berlangsung di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (21/10/2026).
Dalam pemaparannya, Obon menyampaikan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan potensi pembangunan yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan, angka stunting nasional masih berada di kisaran 20 persen, sementara di Kabupaten Karawang tercatat sekitar 17 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting masih membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan berbagai pihak.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan industri seperti Karawang, misalnya, tidak hanya diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat sekitarnya.
Obon menilai sinergi antara pemerintah, dunia industri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, termasuk BKKBN, sangat diperlukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan manusia.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan layanan kesehatan sebagai salah satu pilar pembangunan SDM. Namun, pembangunan fasilitas kesehatan harus disertai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pemenuhan kebutuhan gizi.
Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis karena menyentuh langsung kebutuhan gizi anak sekaligus membantu mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.
Obon menjelaskan, pelaksanaan program MBG membutuhkan pengawasan dan koordinasi berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, BKKBN, hingga aparat kepolisian. Hal itu diperlukan untuk memastikan pengelolaan dapur memenuhi standar, pelaksanaan berjalan transparan, serta tenaga pengelola mendapatkan pelatihan yang memadai.
Ia turut mencontohkan perubahan kebiasaan makan anak-anak setelah program MBG berjalan. Anak-anak yang sebelumnya kurang menyukai sayuran mulai menunjukkan ketertarikan untuk mengonsumsi makanan sehat.
Menurutnya, perubahan sederhana tersebut merupakan perkembangan positif dalam membangun kebiasaan makan bergizi sejak usia dini.
Lebih dari persoalan pemenuhan gizi, Obon menilai MBG juga membawa nilai keadilan sosial. Melalui penyediaan makanan dengan menu yang sama bagi seluruh anak, program tersebut dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kesetaraan, dan solidaritas tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga.
Ia berharap berbagai program peningkatan gizi dan kesehatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Dengan demikian, upaya pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, percaya diri, berkualitas, dan mampu bersaing pada masa mendatang.***
