Jakarta – Perkembangan teknologi informasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi demokrasi Indonesia. Pesatnya arus informasi digital menuntut masyarakat memiliki kemampuan literasi politik dan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh hoaks, politik uang, maupun berbagai bentuk manipulasi informasi yang berkembang di ruang digital.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan KPU pada Rabu (5/8/2026). Pengamat Sosial sekaligus Co-Founder Yayasan Lintas Genera Indonesia, Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa demokrasi berkualitas dibangun di atas lima pilar utama, yakni partisipatif, inklusif, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Menurutnya, tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 merupakan capaian positif yang perlu dipertahankan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap suara diberikan berdasarkan informasi yang benar, bukan karena provokasi, politik identitas, atau pengaruh disinformasi yang semakin masif di media sosial.
Maulana Yusuf mengingatkan pentingnya membangun budaya “Saring Sebelum Sharing” dalam kehidupan digital. Pemilih didorong membiasakan diri memverifikasi informasi melalui kanal resmi KPU, Bawaslu, maupun layanan pemeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi kepada orang lain. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap hoaks politik.
Selain itu, narasumber juga menyoroti peran strategis gig worker, seperti pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja lepas digital. Dengan mobilitas tinggi dan kedekatan mereka dengan masyarakat, kelompok ini memiliki potensi besar menjadi agen literasi politik sekaligus penyebar informasi yang benar di lingkungan sekitarnya.
Melalui penguatan pendidikan pemilih yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan masyarakat semakin siap menghadapi tantangan demokrasi digital. Pemilih yang memiliki literasi politik dan digital yang baik diyakini mampu menjaga kualitas pemilu sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan pilihan politik.
