JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menegaskan bahwa digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional. Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta mendorong produk lokal bersaing di tengah perkembangan ekonomi global.
Hal tersebut disampaikan Farah dalam kegiatan Sosialisasi Merajut Nusantara bertema “UMKM Digital Perkuat Ekonomi Nasional” yang diselenggarakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Dalam pemaparannya, Farah menjelaskan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Bahkan, sektor ini terbukti mampu menopang pertumbuhan ekonomi ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Setelah pandemi berakhir, jumlah usaha mikro juga terus menunjukkan peningkatan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan survei BRI Research Institute, Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM berada pada level 128,7. Sementara itu, Indeks Sentimen Bisnis UMKM pada kuartal IV 2023 tercatat sebesar 117,0 dan Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM kepada Pemerintah mencapai 134,5. Kondisi tersebut menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap perkembangan perekonomian.
Farah juga menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. Mengutip laporan Google, Temasek, dan Bain tahun 2023, nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai 82 miliar dolar AS dan diproyeksikan terus meningkat. Sektor perdagangan elektronik menjadi salah satu kontributor utama dengan nilai GMV sebesar 62 miliar dolar AS.
Meski demikian, transformasi digital UMKM masih menghadapi tantangan. Dari sekitar 65 juta UMKM di Indonesia pada 2023, baru sekitar 22 juta atau 33,6 persen yang telah mengadopsi teknologi digital. Karena itu, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah UMKM digital hingga 50 persen pada 2030.
Menurut Farah, digitalisasi memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku usaha, mulai dari menekan biaya transaksi dan operasional, mempercepat proses pengiriman, hingga membuka akses terhadap pasar yang lebih luas. Digitalisasi juga memungkinkan pelaku UMKM membangun hubungan dengan konsumen melalui media sosial, meningkatkan citra merek, serta mengembangkan kolaborasi dan kemitraan usaha.
Ia menambahkan, pengembangan UMKM juga harus didukung pemerataan pembangunan dan pemanfaatan potensi daerah. Dalam konteks tersebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan menjadi penggerak ekonomi masa depan melalui pengembangan potensi lokal, inovasi, teknologi, serta konsep pembangunan berkelanjutan.
Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah bambu yang memiliki nilai ekonomi untuk kebutuhan konstruksi, furnitur, dan bahan serat. Selain memberikan peluang usaha bagi masyarakat, bambu juga memiliki manfaat ekologis karena mampu membantu menjaga kesuburan tanah dan menyerap karbon.
Dari sisi pembiayaan, Farah mengungkapkan bahwa akses permodalan UMKM masih belum merata. Berdasarkan riset OJK tahun 2022, sekitar 62 persen pembiayaan UMKM masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan melalui lembaga keuangan, serta program pemberdayaan usaha mikro.
Dukungan lainnya diberikan melalui kebijakan perpajakan, termasuk penurunan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5 persen dan pembebasan PPh final bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Farah menegaskan, penguatan UMKM tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan pelaku usaha. Ia berharap masyarakat semakin mencintai serta menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kemampuan digital, dan memperkuat daya saing produk lokal menjadi langkah penting agar UMKM Indonesia mampu berkembang secara berkelanjutan.
