DIGINDONEWS — Kasus bunuh diri seorang anak berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), bukan sekadar kisah tragis tentang ketidakmampuan orang tua memenuhi permintaan buku dan alat tulis. Peristiwa ini adalah potret telanjang dari matinya kemanusiaan dan gagalnya sistem negara yang seharusnya hadir untuk melindungi rakyat paling rentan.
Sebagai seorang pemuda NTT, saya menulis opini ini dengan hati yang sangat terluka. Luka ini bukan hanya karena duka atas kepergian seorang anak, tetapi karena rasa malu dan marah melihat bagaimana tanah yang saya cintai kembali menjadi saksi bisu kegagalan negara melindungi generasi mudanya.
Tragedi ini seolah menegaskan bahwa jeritan anak-anak di daerah pinggiran masih terlalu sering diabaikan.
Anak itu tidak meminta gawai, tidak meminta kemewahan. Ia hanya meminta buku dan alat tulis—hak paling dasar dalam sistem pendidikan yang katanya “wajib belajar”. Namun bahkan hak paling elementer itu pun tak mampu dijamin oleh negara.
Di titik inilah tragedi ini berubah dari persoalan keluarga menjadi persoalan struktural dan kegagalan kebijakan publik.
Pertanyaan mendesak yang harus diajukan adalah: ke mana anggaran Program Indonesia Pintar (PIP)? Ke mana alokasi bantuan sosial dari Dana Desa? Mengapa sebuah keluarga yang secara nyata masuk dalam kategori miskin ekstrem bisa luput dari mata negara—luput dari pendataan, pengawasan, dan intervensi? Apakah sistem kita yang rusak, atau para pengambil kebijakan yang telah kehilangan kepekaan dan nurani?
Kasus ini adalah tamparan keras bagi semua pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Negara tidak boleh bersembunyi di balik laporan administratif yang tampak rapi, sementara di lapangan anak-anak menanggung beban kemiskinan hingga kehilangan harapan hidup. Kemiskinan ekstrem bukan sekadar angka statistik dalam presentasi kementerian; ia adalah luka nyata yang bisa merenggut nyawa, bahkan nyawa seorang anak.
Lebih menyedihkan lagi, tragedi ini memperlihatkan bahwa pendidikan di wilayah tertinggal masih kerap diperlakukan sebagai slogan politik, bukan tanggung jawab konstitusional. Ketika akses pendidikan masih bergantung sepenuhnya pada kemampuan ekonomi orang tua, maka negara sesungguhnya telah gagal menjalankan mandat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebagai pemuda NTT, saya menolak untuk diam. Tragedi ini tidak boleh diselesaikan dengan belasungkawa dan janji kosong. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh dan tindakan nyata: pembenahan sistem pendataan warga miskin ekstrem, transparansi dan pengawasan ketat penyaluran PIP dan Dana Desa, serta keterlibatan aktif pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendeteksi kondisi sosial dan psikologis anak-anak rentan.
Jika seorang anak berusia 10 tahun bisa sampai pada keputusan paling ekstrem karena merasa tidak memiliki jalan keluar, maka sesungguhnya yang runtuh bukan hanya hidup seorang anak—tetapi juga nurani kolektif kita sebagai bangsa.
Tragedi Ngada harus menjadi titik balik. Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan dan proyek infrastruktur, melainkan dari seberapa serius negara hadir melindungi anak-anaknya, terutama mereka yang hidup di wilayah paling terpinggirkan. Jika tidak, maka tragedi ini akan terus berulang, dan kita semua—tanpa kecuali—ikut bertanggung jawab.
