Limapuluh Kota, Digindonews.com – Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha, mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat menemui ratusan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang menggelar aksi damai memperingati Hari Pendidikan di halaman Kantor Bupati, Bukik Limau, Kamis, (7/5/2026).
Di hadapan massa yang tergabung dalam BEM NKM PPNP, Wabup menyatakan kesiapannya agar pemerintahan saat ini digulingkan jika dalam waktu enam bulan tidak mampu membawa perubahan signifikan pada sektor pendidikan di Kabupaten Limapuluh Kota.
“Silakan gulingkan pemerintahan ini jika tidak ada perubahan,” ujar Wabup saat menanggapi tuntutan mahasiswa.
Namun, pernyataan tersebut menuai kritik tajam dari pengamat atau tokoh masyarakat, Ferizal Ridwan Ia menilai pernyataan serta poin-poin kesepakatan yang ditandatangani Wabup sebagai langkah yang gegabah dan blunder secara administratif.
“Pernyataan itu salah kaprah. Terutama pada poin tuntutan yang memberi tenggang waktu enam bulan. Membangun daerah itu butuh proses perencanaan, penganggaran, hingga penetapan yang matang. Tidak bisa instan,” ujar Ferizal Ridwan
Ferizal Ridwan menyoroti beberapa poin yang dianggap melampaui kewenangan daerah, seperti janji pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK. Menurutnya, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sementara daerah hanya mengajukan formasi.
“Proses pengangkatan PNS atau PPPK itu memakan waktu satu hingga dua tahun sejak pengusulan formasi. Bukan serta-merta Bupati atau Wakil Bupati yang menentukan hari ini. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme birokrasi,” tambahnya.
Tak hanya soal kepegawaian, Ferizal Ridwan juga mengkritisi janji terkait perbaikan jalan Nenan dan Gelugur. Ia mengingatkan bahwa status jalan tersebut adalah kewenangan provinsi, bukan kabupaten. Pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan, namun eksekusinya tetap bergantung pada skala prioritas dan APBD Provinsi.
Ia juga merasa heran dengan “penggulingan” yang hanya menyasar kepala daerah jika tuntutan tidak terpenuhi dalam enam bulan.
“Menariknya, kenapa yang diminta mundur hanya kepala daerah (Bupati), sementara yang menandatangani kesepakatan adalah Wakil Bupati? Ini terasa ganjil,” ujarnya.
Ferizal Ridwan mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014, tugas Wakil Kepala Daerah adalah membantu Bupati dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan. Politik anggaran tetap berada di tangan Bupati.
“Mari kita tunggu pembuktian janji tersebut dalam enam bulan ke depan. Jika tidak terbukti, masyarakat tentu punya hak untuk menagih komitmen yang sudah ditandatangani tersebut,” tutup Ferizal.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Payakumbuh, Arif Al-Hakim, menyambut baik pernyataan tegas dan kesediaan Wakil Bupati untuk menandatangani kesepakatan tersebut di atas meterai. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengawal pelaksanaan janji tersebut sampai benar-benar terlaksana.
“Kami memegang teguh ucapan dan janji tertulis Pak Wakil Bupati. Jika dalam batas waktu yang telah disepakati tidak ada tindak lanjut yang nyata dan terukur, kami akan kembali datang dengan jumlah massa yang jauh lebih besar untuk menuntut janji tersebut dipenuhi, termasuk pelaksanaan kesepakatan mengenai mundurnya Kepala Daerah,” pungkas Arif mengakhiri orasinya. (A$).
