Digindonews.com — Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Payakumbuh, terkhusus ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (07/05/2026).
Kunker Komisi I DPRD Sumbar itu dalam rangka pengawasan dan sinkronisasi kebijakan terutama terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I, Sawal, dikuti Wakil Ketua I, Abdul Rahman, Sekretaris, Bagas Panyusunan Nasution, Anggota, Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma dan Aida itu disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kurniawan Syah Putra beserta jajaran Pemko Payakumbuh lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Rida Ananda mengapresiasi dan menyebut kunjungan ini sebagai bentuk sinergi strategis antara provinsi dan kota dalam percepatan transformasi digital.
“Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital, dimana Payakumbuh telah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE,” Ujar Sekda Rida.
Rida sampaikan jika dirinya memahami betul bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya bersama untuk menyelaraskan visi pembangunan digital antara provinsi dan kabupaten/kota.
Kota Payakumbuh saat ini, lanjut Rida, sedang berada dalam fase akselerasi transformasi digital.
“Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar ingin memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat serta kemudahan bagi masyarakat Kota Payakumbuh sebagaimana hal ini selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta” Kata Sekda Rida.
Rida juga mengatakan sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama. Pemko Payakumbuh telah memulai dengan berbagai terobosan, akan tetapi tentu masih banyak yang perlu dibenahi.
“Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Komisi I DPRD Provinsi sangat kami perlukan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga ke tingkat kelurahan,” ungkapnya.
Kita, lanjut Rida, sangat memahami amanat reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama mengenai Satu Data Indonesia dan digitalisasi pelayanan publik dan Payakumbuh berkomitmen untuk menjadi bagian dari gerakan nasional tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Kurniawan Syah Putra memaparkan capaian indeks SPBE Kota Payakumbuh setiap tahunnya dinilai konsisten meningkat oleh Kementerian PAN-RB
“Alhamdulillah, setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan, ini bukti implementasi SPBE berjalan dengan baik, komitmen yang terus dijaga. Capaian itu sebagai modal untuk bergerak menuju fase transformasi digital” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, lanjut Kurniawan, Pemko Payakumbuh telah memiliki backbone fiber optik yang saling terhubung.
“Kita juga membangun sistem redundansi untuk memastikan jika satu jalur jaringan terganggu, masih ada jalur lain sehingga layanan publik tidak berhenti. Selain itu, kita juga memanfaatkan cloud server dari Kemkomdigi sebagai bagian dari efisiensi dan keamanan data,” ujar Kurniawan.
Di ranah aplikasi, Kurniawan katakan jika Pemko Payakumbuh telah memiliki MyKOPAY sebagai sistem terintegrasi yang menjadi tulang punggung berbagai layanan.
Ada E-Kinerja untuk penilaian kinerja pegawai secara objektif, E-SPPD untuk perjalanan dinas, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma terintegrasi, hingga SiPADUKO untuk puskesmas.
“Kita juga mengembangkan BIG DATA (Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat) untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data,” lanjutnya.
Pada 08/10/2024 lalu, ujar Kurniawan, telah dilakukan soft launching MPP Digital Kota Payakumbuh.
“Dimana layanan perizinan berusaha melalui OSS RBA, e-KKPR, hingga SIMPAD untuk PBB perdesaan dan perkotaan, semua sudah bisa diakses secara digital, begitu juga layanan paspor, masyarakat cukup daftar online lewat M-Paspor” Jelas Kurnaiwan
Pemko Payakumbuh juga tengah mengimplementasikan program Taman Digital yang terus memperluas keterhubungan jaringan internet hingga kantor-kantor lurah, seperti di Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan.
“Target kita sederhana, dimana tidak boleh ada masyarakat kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital, tetunya dengan dukungan penuh dari Komisi I DPRD Provinsi, kita optimis program dan kegiatan yang kita implemantasikan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal mengapresiasi komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung reformasi birokrasi digital sebagaimana arahan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan kunker kali ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan sinkronisasi kebijakan.
“Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik” katanya.
Kunker Komisi I DPRD Sumbar itu juga melakukan peninjauan sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diimplementasikan Pemko Payakumbuh, termasuk e-KKPR, Sipedati untuk PKK dan Dasawisma, serta BIG DATA.(***)
