Jakarta, 21/7/26 – Tantangan demokrasi modern seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan praktik politik uang menjadi perhatian utama dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan KPU RI pada Selasa, 21 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak memperkuat literasi politik agar mampu menjadi pemilih yang kritis dan bertanggung jawab.
Dalam keynote speech-nya, Catursari Ikadawati menegaskan bahwa pendidikan pemilih harus menjadi instrumen utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Menurutnya, pemilih yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam kualitas demokrasi.
Ketua Umum Berani Project Indonesia, Fifty Ayu Letari Kosam, menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi masyarakat adalah rendahnya literasi politik dan maraknya praktik politik uang. Ia mengingatkan bahwa pilihan politik seharusnya didasarkan pada kualitas calon, bukan pada bantuan sesaat maupun popularitas yang dibangun melalui media sosial.
Presidium Nasional KIPP, Andrian Habibi, menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran informasi palsu yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah persatuan.
Selain itu, kelompok pemilih pemula, rentan, dan marjinal dinilai membutuhkan perhatian khusus karena sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi politik yang benar dan mudah dipahami. Pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi langkah penting agar mereka memahami bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan masa depan bangsa.
Para narasumber sepakat bahwa demokrasi tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Setelah pemilu berlangsung, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan keterlibatan yang aktif dan berkelanjutan, demokrasi Indonesia diharapkan semakin matang dan mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui kegiatan ini, KPU menegaskan kembali komitmennya untuk membangun pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan.
