Matarakyat24.com, Jakarta — Pendidikan yang berkualitas untuk semua anak bangsa bukan hanya amanat konstitusi, melainkan kunci utama bagi kemajuan dan keadilan sosial di Indonesia. Hal itu menjadi fokus utama dalam Forum Diskusi Publik bertema “Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua Anak Bangsa” yang diselenggarakan pada Kamis, 30 Oktober 2025, dengan menghadirkan tiga narasumber nasional: Anggota Komisi I DPR RI R.H. Imron Gun Gun, S.H., M.H., Praktisi Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Drs. Ismail Cawidu, M.Si., serta Dosen UNUSIA Jakarta Erfandi, S.H., M.H.
Dalam pemaparannya, Imron Gun Gun menegaskan bahwa pendidikan yang merata dan berkualitas adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa di tengah arus globalisasi dan transformasi digital. Menurutnya, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang besar—baik dari segi akses, fasilitas, maupun kompetensi tenaga pendidik. Data UNICEF dan Kemdikbudristek 2024 mencatat masih ada sekitar 3,2 juta anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan formal, terutama di wilayah 3T.
“Pemerataan pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tapi juga soal konektivitas dan keadilan digital. Di era ini, literasi digital menjadi bagian penting dari kualitas pendidikan,” ujarnya. Imron menekankan bahwa investasi terbesar bangsa seharusnya bukan hanya pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pengembangan kapasitas guru yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Sementara itu, Dr. Ismail Cawidu menyoroti pentingnya pendidikan inklusif dan literasi digital sebagai sarana untuk mengembangkan potensi anak bangsa secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya—yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan beretika.
“Pendidikan yang baik harus menyiapkan anak-anak untuk dunia yang kompleks dan digital. Tanpa kemampuan literasi digital, mereka akan tertinggal dan sulit bersaing,” kata Ismail. Ia menekankan bahwa literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan teknis, melainkan juga pemahaman etika dan tanggung jawab bermedia.
Selain itu, Erfandi memaparkan pentingnya memperkuat sistem pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyatsebagai solusi pemerataan akses bagi masyarakat kurang mampu. Ia menjelaskan bahwa pendidikan nonformal ini diatur melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas serta diperkuat oleh Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dan Permensos Nomor 7 Tahun 2025.
“Hingga kini, Sekolah Rakyat baru terealisasi 166 unit dari target 500 di seluruh Indonesia. Ini langkah awal yang harus terus dikawal agar tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek,” ungkap Erfandi. Ia juga menekankan bahwa pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan harus menjadi pondasi utama agar generasi muda tidak tercerabut dari akar moralnya.
Forum ini sepakat bahwa keberhasilan pendidikan berkualitas membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat. Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membentuk karakter kebangsaan, keterampilan abad ke-21, dan literasi digital yang kuat.
“Ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, kita tidak hanya sedang membangun sistem pendidikan, tetapi sedang membangun masa depan bangsa yang berkeadilan,” tutup Imron Gun Gun.***
