Digindonews.com-Koperasi kembali mendapat perhatian besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam sebuah forum diskusi publik, Wildan Hakim, S.Sos., M.Si., dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), menegaskan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa yang sejak awal dirancang untuk memperkuat kekuatan rakyat.
Ia menyoroti langkah pemerintah dengan meresmikan Koperasi Merah Putih pada 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan jumlah 80.081 unit koperasi desa, program ini bukan sekadar menghadirkan angka, melainkan mencerminkan semangat kolektif membangun ekonomi mandiri dan berkeadilan.
Menurut Wildan, desa menjadi pusat lahirnya koperasi karena hampir 43 persen tenaga kerja Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan aktivitas produktif berbasis desa. Namun, potensi ini kerap terhambat oleh akses pasar yang terbatas, dominasi tengkulak, serta lemahnya daya tawar petani.
“Di sinilah koperasi hadir sebagai solusi nyata. Petani tidak perlu lagi menjual hasil panennya murah kepada tengkulak. Produk lokal bisa masuk ke koperasi dulu, lalu didistribusikan lebih luas dan lebih menguntungkan,” ujar Wildan dalam forum diskusi publik yang digelar pada Selasa, 09 September 2025.
Selain membantu petani, koperasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mulai dari agen pupuk bersubsidi, penyalur elpiji, penyedia sembako murah bekerja sama dengan Bulog, hingga mendirikan klinik dan apotek. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa sekaligus memperkuat agenda pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Wildan menambahkan bahwa Koperasi Merah Putih ditargetkan menyerap 2 juta tenaga kerja, sebuah langkah strategis mengingat tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 4,8 persen per Februari 2025. Dengan hadirnya koperasi, lapangan kerja baru bisa tumbuh di desa, mengurangi urbanisasi, dan memperkuat ekonomi lokal.
Namun, ia mengingatkan tantangan yang akan dihadapi. Banyak pengurus koperasi yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi digital, bahkan ada yang terjebak dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan pendampingan, pelatihan manajemen, hingga pencatatan digital untuk meningkatkan transparansi.
Lebih jauh, Wildan menekankan bahwa dukungan masyarakat menjadi kunci agar koperasi tidak hanya menjadi papan nama. “Koperasi ini harus menjadi rumah bersama yang memperkuat posisi ekonomi warga desa. Jika berjalan baik, koperasi akan berkontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi nasional,” pungkasnya.***
