Digindonews.com-Transformasi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir mendorong pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Hal ini mengemuka dalam Forum Diskusi Publik bertajuk “Kolaborasi Pemerintahan, Kampus dan Komunitas Literasi Digital dalam Implementasi Program Sekolah Rakyat” yang digelar pada Kamis (06/11/2025).
Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si., menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan digital yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 17,5% penduduk Indonesia belum memiliki akses internet memadai, khususnya di wilayah 3T.
“Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan literasi digital. Kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan komunitas sangat diperlukan untuk memastikan Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Elnino.
Ia menyoroti bahwa pemerintah telah menjalankan program seperti Bakti Kominfo, Palapa Ring, dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan belum optimal tanpa pendampingan teknologi yang berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Sains Indonesia, Dr. Ir. Endah Murtiana Sari, ST., MM., menyampaikan bahwa kampus memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan digital. Lebih dari 60% mahasiswa Indonesia terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis digital.
“Kampus bisa menjadi motor penggerak Sekolah Rakyat melalui KKN tematik, riset kolaboratif, hingga pembuatan modul pembelajaran digital yang mudah diakses,” jelasnya.
Endah menambahkan bahwa beberapa universitas di Jawa Tengah hingga Sulawesi Selatan telah sukses membangun digital learning hub di desa dengan memanfaatkan jaringan Bakti Kominfo. Hasilnya, warga mampu memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk lokal, literasi finansial digital, dan pengembangan koperasi.
Para pembicara sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor harus didukung oleh transparansi data, koordinasi program, dan Digital Public Infrastructure (DPI) agar kegiatan literasi digital tidak tumpang tindih.
“Jika dikelola dengan baik, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan masa depan yang berbasis kearifan lokal, diperkuat teknologi digital, dan digerakkan gotong royong,” ujar Endah.
Forum ini menyimpulkan bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi hak dasar warga negara yang menjadi fondasi penting bagi kemandirian bangsa di era digital.***
