Jakarta, 18 Februari 2025 – Ketua Umum Pemuda Peduli Indonesia (PPI), Bima Putra, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pengelolaan sisa anggaran efisiensi yang dialokasikan ke Danantara tanpa transparansi yang jelas. Ia menduga bahwa mekanisme ini menjadi bagian dari praktik korupsi model baru yang semakin sulit terdeteksi.
“Kami melihat adanya indikasi bahwa pengelolaan sisa anggaran efisiensi ke Danantara dilakukan tanpa transparansi dan cenderung kebal hukum. Ini bisa menjadi bentuk baru dari korupsi yang lebih sistematis dan terselubung,” ujar Bima Putra dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara seharusnya selalu terbuka untuk publik dan memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. Namun, dalam kasus ini, Bima menilai ada kejanggalan karena minimnya akses terhadap data penggunaan dana dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
“Jika sebuah lembaga mengelola dana publik tanpa bisa diaudit secara independen dan terkesan kebal dari pertanggungjawaban hukum, ini jelas mencurigakan. Model seperti ini dapat menjadi modus baru dalam praktik korupsi di Indonesia,” tambahnya.
Bima Putra mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut transparansi pengelolaan anggaran di Danantara serta memastikan bahwa tidak ada celah bagi penyalahgunaan dana negara. Ia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan menuntut keterbukaan atas alokasi anggaran tersebut.
desakan dari berbagai pihak agar transparansi dalam pengelolaan anggaran semakin kuat, mengingat besarnya dana yang dikelola tanpa adanya tranparansi .
PPI menegaskan akan terus mengawal isu ini dan siap mengambil langkah hukum jika ditemukan bukti adanya penyimpangan yang merugikan kepentingan publik dan negara.
