Digindonews.com – Kementerian Pekerjaan Umum mendukung sepenuhnya program percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Indonesia. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar di kawasan permukiman, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan penataan kawasan yang berbasis pada kebutuhan langsung masyarakat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk merealisasikan visi Indonesia 0% Kemiskinan Ekstrem, yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Untuk tahun 2025, pelaksanaan program PKE Terintegrasi ini tersebar di 10 lokasi yang berada di 10 provinsi berbeda. Lokasi-lokasi tersebut sengaja dipilih untuk mewakili berbagai karakteristik wilayah di Indonesia, baik di kawasan barat maupun timur. Melalui sebaran ini, program PKE diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam implementasi penanganan kemiskinan ekstrem yang komprehensif dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan potensi lokal, kondisi geografis, serta aspirasi masyarakat di setiap daerah.
“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan, diharapkan juga akan membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo.
Adapun daftar desa penerima manfaat telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan PKE Terintegrasi Ditjen Cipta Karya Tahun 2025 pada 10 Juni 2025. Desa-desa tersebut meliputi: Desa Cibarengkok di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat; Desa Kamulyan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah; Desa Tampabulu di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; Desa Sumberbening di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur; Desa Pelauw di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; dan Desa Riseh Tunong di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
Selain itu, lokasi lainnya adalah Desa Rufei di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; Desa Ardipura di Kota Jayapura, Provinsi Papua; Desa Bulalo di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo; serta Desa Batetangga di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2025 mencapai Rp79,14 miliar. Angka tersebut terbagi atas anggaran untuk pekerjaan fisik sebesar Rp68,36 miliar dan anggaran safeguard (pengamanan) sebesar Rp8,86 miliar. Hingga 15 Oktober 2025, progres kegiatan fisik tercatat telah mencapai 9,79%, sementara progres penyerapan keuangan sudah menyentuh 31,94%. Capaian ini menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan di lapangan yang berjalan seiring dengan proses penyusunan Community Action Plan (CAP) dan pelibatan aktif dari masyarakat setempat.
Pelaksanaan PKE Terintegrasi ini mengadopsi pendekatan padat karya, yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur dasar. Beberapa fokus utamanya adalah penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, peningkatan akses lingkungan, dan penataan kawasan permukiman. Dengan pendekatan ini, program tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik yang bermanfaat, tetapi juga secara langsung membuka lapangan kerja, membantu mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat di desa-desa sasaran.
Program PKE Terintegrasi ini juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung target pencapaian sasaran PU 608. Sasaran tersebut mencakup efisiensi investasi (ICOR < 6), pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun. Untuk itu, Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat, agar program ini dapat memberikan dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Pelaksanaan program PKE Terintegrasi oleh Kementerian PU diarahkan pada tiga pilar utama penanganan kemiskinan ekstrem. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan padat karya berbasis komunitas. Ketiga, menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui penataan lingkungan permukiman yang terpadu dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
