digindonews.com — Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Samarinda menggelar diskusi publik dengan mengangkat tema Menakar Problematika Pelanggaran Pemilu yang berlangsung di Ruang Rapa Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Senin (17/6/23).
Kegiatan ini menggundang narasumber yaitu Rektorat Untag 1945 Marjoni Rachman, Anggota DPRD Provinsi Kaltim Syafruddin dan Ketua DPC Permahi Samarinda Wahyudi.
Dalam berlangsungnya agenda tersebut, didahului oleh Marjoni yang mengatakan bahwa politik ini merupakan bentuk kekuatan, terutama yang mau terjun ke dalam politik harus memiliki modal sebagai individu penopang.
“Saya mengharapkan kegiatan ini mampu memberikan pemahaman terkait politik kepada mahasiswa ataupun siswa yang hadir pada hari ini,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kaltim Syafrudin juga menyampaikan pendapatnya, bahwa sebagai mahasiswa harus memiliki investasi menjadi modal dalam berpolitik.
“Dia harus lahir dari kalangan mahasiswa dan dari situ menyiapkan modal untuk bisa melakukan pengabdian. Kalau mau berpolitik tidak pernah menanamkan apa ya ga akan bisa,” tuturnya
Generasi sekarang justru punya banyak peluang bisa berpolitik karena didukung dengan banyak instrumen yang memadai sekarang.
“Jangan sampai adek adek mahasiswa luput dengan tri darma perguruan tinggi yang menjadi pedoman mahasiswa. kalau tidak memanfaatkan itu maka aka rugi sekali. inilah panggungnya mencari jati diri dan memperluas wawasan serta relasi,” ungkapnya.
Wahyudi Ketua DPC Permahi menuturkan, bahwa demokrasi itu memiliki 4 syarat, harus ada perlindungan hak asasi manusia, harus ada timbal balik, ada tata usaha negara dan peraturan tertulis.
“Kita yang menganut hukum perdata, sama sama memerlukan hal tersebut, sehingga dalam terbentuk suatu Pemilu berlandaskan asas dari rakyat untuk rakyat,” ucapnya.
Sehingga harus ditelaah lagi bahwa pemilu ini mengatas namakan rakyat sebagai wadah demokrasi tersebut.
“Jadi saya mengharapkan kita terutama mahasiswa, apalagi yang memiliki disiplin ilmu hukum kita harus bisa menakar segala problematika lebih terkhususnya di wilayah pemilu, agar kita bisa tau di wilayah mana saja yang krusial untuk diperbaiki,” pungkasnya. ***
