Jakarta, 13 Desember 2025 – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan meraih trofi Pemimpin Progresif Keamanan Humanis dan Transformasi Digital dalam ajang detikJabar Awards 2025. Penghargaan tersebut dinilai mencerminkan adanya perubahan pendekatan kepolisian yang lebih adaptif, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Aktivis Pemuda Nasional Benny Ario menilai penghargaan itu bukan sekadar seremoni, melainkan penanda adanya praktik nyata kepolisian yang mulai menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pelayanan hukum. Menurutnya, transformasi yang dilakukan Polda Jawa Barat menunjukkan arah baru dalam membangun kepercayaan publik.
“Pendekatan humanis yang dijalankan Polda Jabar terlihat dari kebijakan pelayanan berbasis digital, respons cepat terhadap persoalan keamanan, serta pola komunikasi aparat yang lebih terbuka kepada masyarakat,” ujar Benny Ario di Jakarta.
Ia menilai, langkah-langkah tersebut menjadi penting di tengah tuntutan publik terhadap aparat penegak hukum yang profesional dan akuntabel. Digitalisasi layanan dan penguatan sistem komando berbasis data dinilai membantu mempercepat penanganan laporan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Lebih lanjut, Benny Ario menyoroti pendekatan pengamanan kegiatan masyarakat dan penanganan aksi unjuk rasa di Jawa Barat yang dinilai lebih mengedepankan dialog dan pencegahan. Menurutnya, praktik ini menunjukkan bahwa menjaga keamanan tidak harus selalu identik dengan tindakan represif.
“Polisi humanis diukur dari bagaimana negara hadir melindungi hak warga, menjaga ruang demokrasi, dan tetap tegas menegakkan hukum secara adil. Di titik inilah penghargaan tersebut memiliki makna substantif,” tegasnya.
Namun demikian, Benny Ario mengingatkan agar penghargaan tersebut tidak membuat institusi terlena. Konsistensi pengawasan internal, keterbukaan terhadap kritik publik, serta ketegasan menindak oknum yang melanggar hukum disebutnya sebagai syarat mutlak agar semangat polisi humanis tidak berhenti pada simbol.
Menurut Benny Ario, keberhasilan yang dicatat Polda Jawa Barat seharusnya menjadi rujukan nasional dalam mendorong reformasi kepolisian yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. “Penghargaan adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
