Dalam setiap proses produksi, Waskita Beton Precast mengedepankan pengendalian kualitas untuk menjaga kesesuaian produk beton precast dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Penerapan standar kualitas tersebut menjadi bagian penting dalam penyediaan produk untuk berbagai kebutuhan konstruksi, termasuk pembangunan pelabuhan di kawasan industri IHIP.
Sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan teknis proyek, Waskita Beton Precast melakukan pengujian kuat lentur terhadap sampel spun pile berdiameter 1.200 mm untuk proyek pembangunan pelabuhan IHIP. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sampel produk dalam menahan beban lentur dan melihat kesesuaiannya dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. Pengujian berlangsung di Laboratorium PT Waskita Beton Precast Karawang yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan ruang lingkup pengujian kuat lentur spun pile sesuai SNI 9156:2023, dan dilakukan bersama perwakilan pemilik proyek.
“Bagi WSBP, kualitas produk harus dapat dibuktikan, bukan hanya dinyatakan. Karena itu, kami memastikan setiap produk melalui proses pengendalian kualitas sesuai standar dan persyaratan teknis yang berlaku,” ujar Fandy Dewanto, Kepala Divisi Corporate Secretary Waskita Beton Precast.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel spun pile yang diuji tidak mengalami retak pada beban rencana dan memenuhi persyaratan teknis pengujian kuat lentur. Hasil ini menjadi bukti bahwa sampel produk yang diuji telah memenuhi persyaratan kuat lentur untuk digunakan sebagai elemen fondasi pada proyek pelabuhan IHIP. Hal ini penting mengingat fondasi merupakan bagian dari struktur pelabuhan yang harus memenuhi kebutuhan teknis dan beban rencana konstruksi.
“Dengan fasilitas produksi dan laboratorium yang kami miliki, WSBP terus memperkuat kepercayaan pengguna melalui produk beton precast yang berkualitas,” tambahnya.
Melalui pengendalian kualitas dan penerapan standar yang konsisten, WSBP terus menjaga kualitas produk dalam menyediakan solusi beton precast untuk berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan tetap mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik.(***)
