DigIndonews.comDigIndonews.com
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Reading: Tanda Tanya Besar! Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Berau Tak Kunjung Tuntas
Share
Font ResizerAa
DigIndonews.comDigIndonews.com
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Search
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
© Sayangi.com 2022 | All Rights Reserved
DigIndonews.com > Uncategorized > Tanda Tanya Besar! Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Berau Tak Kunjung Tuntas
Uncategorized

Tanda Tanya Besar! Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Berau Tak Kunjung Tuntas

Adtya Published Maret 5, 2025
Share
SHARE

BERAU (digindonews.com) – Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Berau dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 705 terus menggantung tanpa kepastian hukum. Ade Sutra, perwakilan Koalisi Masyarakat dan Pemuda Kabupaten Berau (KOMPI-B), kembali memenuhi panggilan Polres Berau untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan yang telah diajukan bulan lalu.

Laporan ini bermula dari dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Berau dalam SK yang diterbitkan pada 29 September 2024. SK tersebut berkaitan dengan kebijakan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Batiwakal, yang menuai polemik di masyarakat. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus ini murni kesalahan administrasi atau merupakan praktik pemalsuan yang disengaja.

Baca Juga  Kominfo RI Gandeng DPR RI Giat Edukasi Literasi Digital Dan Kecakapan Digital

Ade Sutra mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi awal, Bupati Berau sendiri mengaku tidak pernah menandatangani SK tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait tata kelola administrasi di pemerintahan daerah.

“Jadi secara administrasi tinggal dibuktikan saja apakah betul terjadi tanda tangan atau tidak. Kalau ternyata tidak, berarti administrasi pemerintahan selama ini baik-baik saja,” ujar Ade.

KOMPI-B juga menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif air yang tertuang dalam SK tersebut harus memiliki dasar hukum yang sah. Jika terbukti tidak memiliki landasan hukum yang kuat, maka kebijakan tersebut berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar (pungli).

“Kalau memang naik, dasar hukumnya harus benar. Kalau tidak, itu bisa jadi pungli,” tegasnya.

Baca Juga  Webinar Forum Diskusi Publik yang Digelar Kominfo RI berikan Tips Menjadi Pemilih yang Cerdas

Pemeriksaan terhadap KOMPI-B sebagai pelapor berlangsung kondusif di Polres Berau. Meski demikian, pelapor menegaskan bahwa kasus ini harus segera dituntaskan agar ada kepastian hukum dan efek jera bagi pihak yang terbukti bersalah.

Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih terus mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti serta keterangan tambahan. Masyarakat diimbau tetap bersabar menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.***(AK)

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Irham tajhi : Stop Politik Adu Domba! Saatnya Sumatera Utara Bersatu untuk Indonesia Emas 2045
Next Article Dilantik Ny.Harneli Mahyeldi, Ny.Asra Yanti Safni Resmi Pimpin Ketua TP PKK Lima Puluh Kota
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori

  • Daerah819
    • Agam14
    • Bukit Tinggi13
    • Limapuluh Kota385
    • Padang24
    • Payakumbuh25
    • Solok57
  • Ekonomi337
  • Headline397
  • Internasional80
  • Khazanah171
  • Lifestyle112
  • Nasional738
  • Olahraga71
  • Opini154
  • Pariwara Lipsus29
  • Politik248
  • Uncategorized191
  • Video15

Berita Lainnya

Ahmad Irham Tajhi Serukan Penyelamatan organisasi secara Nasional dan Nilai Gagal Ketum PP IPA dalam Melaksanakan Muktamar XIV.
Aplikasi Akuntansi Online: Tingkatkan Efisiensi Bisnis dari Mana Saja Kapan Saja
Presidium FKMN Desak KPK Usut Dugaan Suap: Dana Rp 4,8 Miliar Mengalir ke Rekening Pribadi Kadis Kominfo Sultra
Pemuda Pasar Belakang; Depot BBM di Jantung Kota, Bom Waktu yang Terabaikan

Berita Terkait

INDONESIA PERLU TINGKATKAN KETAHANAN DIGITAL DAN EKONOMI NASIONAL Direktur CSI: PRABOWO HARUS SIGAP ANTISIPASI PERANG IRAN – ISRAEL

Juni 19, 2025
NasionalOpiniUncategorized

Menembus Nasional dari Tanah Solok: Kiprah Anak kampung di Kementerian Pertanian

Juni 3, 2025
Abdul Halim Wijaya Srg, Fungsionaris PB HMI Bid Hubungan Internasional
UncategorizedEkonomiHeadlineNasionalPolitik

PB HMI Apresiasi Kepemimpinan Kapolda Sumut dalam Menjaga Stabilitas dan Menangani Kejahatan Strategis

Mei 27, 2025

Tantangan dan Perspektif Masa Depan Hutan Indonesia Serta Solusinya

Mei 18, 2025
Show More
DigIndonews.comDigIndonews.com
Follow US
© DigIndonews.com 2024 | All Rights Reserved
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Sign in to your account

Lost your password?