Digindonews.com — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) angkat bicara pada Selasa (2/7/2024) terkait polemik Pusat Data Nasional (PDN) yang mengalami serangan hacker yang berakibat pada serangan publik terhadap Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) karena hilangnya berbagai data digital diberbagai kementrian/lembaga yang juga menyebabkan terganggunya pelayanan publik di Indonesia.
PB HMI menilai Potensi kerugian ekonomi akibat peretasan sistem Pusat Data Nasional (PDN) sangat besar. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PB HMI, Ramon Hidayat melihat Potensi kerugian ekonomi bisa menyentuh angka Rp1 triliun per hari, ada anggaran pelayanan umum sebesar Rp721 triliun di APBN 2023. Selain itu, ada penggunaan data server di AWS sebesar USD15 ribu per bulan untuk penggunaan sistem data imigrasi darurat. Ada juga biaya pemulihan data yang diestimasikan dari biaya tebusan dari hacker yang mencapai Rp131 miliar.
Menurutnya, “Dari data tersebut, ada kerugian ekonomi baik langsung dan tidak langsung sebesar Rp6,3 triliun. Ada surplus usaha yang hilang dari lumpuhnya PDN sebesar Rp2,7 triliun. Lumpuhnya PDN menghambat aktivitas ekonomi dan menjadikan perputarannya menjadi lebih lambat.
Ia mengatakan bahwa Kasus ini mencoreng Reputasi serta nama baik negara Indonesia di mata dunia. Bahkan sudah banyak yang asumsi bahwa Indonesia adalah sebuah negeri open source yang datanya boleh dilihat oleh siapa saja dengan banyaknya peretasan yang terjadi selama ini.
PB HMI juga menyoroti tumpang tindih kewenangan yang berakibat munculnya berbagai perbedaan keterangan yang disampaikan antara Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi I DPR RI maupun berbagai aksi komplen yang disampaikan terbuka seperti oleh Dirjen Imigrasi yang terlihat secara tidak langsung menyerang institusi Kominfo.
“Kita sebetulnya punya pelajaran dan pengalaman terhadap Peretasan, ada hacker bjorka dan berbagai masalah peretas data lainnya. Tapi nampak tidak ada mitigasi, ini kan masalahnya terlalu banyak yang punya otoritas soal data nasional kita,”Ungkapnya.
Tidak hanya itu, Pusat Data Nasional merupakan faktor yang fundamental dalam keberlangsungan penyelenggaran negara di era teknologi informasi yang begitu cepat seperti saat ini. Kementerian Komunikasi dan informasi harus menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan Pusat Data Nasional. Karena itu, PB HMI mengusulkan dibentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas) penyelesaian persoalan PDN tersebut.
“Harus ada satu gerakan yang mengelelola berbagai perbedaan pendapat dan perbedaan cara pandang berbagai lembaga dan Kementerian negara tersebut, karena hal itulah yang di nilai menjadi masalah utama dalam penanganan ini dan Kominfo harus menjadi garda terdepan berada di badan Satuan Tugas (Satgas) PDN, Kominfo harus diberikan positioning dan kepercayaan penuh untuk mekomandoi Pusat Data tersebut, jangan yang lain, nanti tambah masalah,” Usul Pemuda Minang ini.
Untuk Kesekian kalinya dunia cyber Indonesia jadi mainan peretas, Penyerangan pusat Data nasional dimulai pada tanggal 17 Juni 2024 dengan menonaktifkan fitur keamanan windows defender lalu di lanjutkan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan menghapus data file system penting dan penonaktifkan beberapa system layanan yang sedang berjalan sehingga berimbas ke sejumlah layanan publik termasuk aplikasi layanan nasional yang terintegrasi, seperti layanan keimigrasian di bandar udara, Layanan E-KTP, Layanan BPJS Kesehatan, Sistem Perpajakan, Layanan Keimigrasian, Layanan Pendidikan dan dampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan lainnya.***
Assamualaikum WB.
Sebenar file file yang Dengan seluruh kegiatan harus disimpan secara manual disamping juga disimpan sebuah aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara permanen.
Walaupun didalam perkembangan .globalisasi berjalan ,hecker tidak bisa menghilang kan dokumen atau pun file file penting . Manajerial administrasi tidak dapat. Dalam satu password. Karna .kehilangan data banyak apabila pasword itu tidak permanen dan selalu bisa dirubah dan dilacak.