Limapuluh Kota, Digindonews.com– Sebuah unggahan di media sosial Facebook oleh seorang dokter bernama Ihsan Husain dengan akun @Ihsan Husain menjadi viral setelah menceritakan pengalamannya waktu dilarang menumpang sholat di sebuah masjid milik yayasan lembaga pendidikan di kawasan wisata Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dalam postingannya pada Minggu, 16 November 2025, Ihsan menceritakan bahwa saat sedang melakukan aktivitas traveling dengan sepeda di kawasan Lembah Harau dan mendengar azan Zuhur, ia bersama teman-temannya berniat untuk menunaikan sholat di masjid tersebut. Namun, sesampainya di gerbang masuk masjid yang diketahui milik sebuah yayasan lembaga pendidikan bernama ICBS, mereka dicegat oleh satpam.
Meskipun Dr Ihsan telah menjelaskan maksud kedatangannya untuk menumpang sholat Zuhur, satpam tetap melarangnya dan teman-temannya memasuki area masjid dengan alasan masjid tersebut hanya diperuntukkan bagi siswa siswi ICBS. Hal ini membuat Ihsan merasa heran karena seumur hidupnya sebagai seorang muslim, baru kali ini ia dilarang masuk ke dalam masjid untuk beribadah.
Ihsan pun mencolek lembaga MUI Sumbar dan MUI setempat dalam postingannya di Medsos, h mempertanyakan apakah benar ada aturan yang membatasi siapa saja yang boleh sholat di sebuah masjid.
*Klarifikasi Pihak ICBS
Menanggapi viralnya postingan tersebut, pihak ICBS Harau melalui Ustad Ihsan Ahmad menghubungi Dr
Ihsan Husain untuk memberikan klarifikasi. Ustad Ihsan menjelaskan bahwa pada prinsipnya tidak ada larangan bagi masyarakat umum untuk sholat di masjid komplek ICBS Harau. Ia menambahkan bahwa masyarakat yang ingin masuk hanya perlu menjelaskan tujuan kedatangannya.
Terkait kejadian pada hari Minggu, 16 November 2025, Ustad Ihsan menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman dari pihak keamanan yang terlalu kaku dalam menerapkan aturan. Ustad Ihsan Ahmad menegaskan bahwa masjid terbuka untuk semua umat Islam.
Dr. Ihsan Husain pun mengapresiasi klarifikasi dari pihak ICBS Harau dan berharap tidak ada lagi polemik terkait hal ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada MUI Lima Puluh Kota dan MUI Sumbar atas perhatiannya.
*Komentar Dari Mantan Wabup Limapuluh Kota
Polemik larangan sholat di masjid ICBS Harau yang viral di Medsos memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Kali ini, mantan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan, angkat bicara dan mengungkapkan porsoalan tersembunyi yang menjadi akar permasalahan tersebut.
Dalam keterangannya yang disampaikan Ferizal Ridwan menyatakan bahwa kejadian larangan sholat di masjid ICBS Harau hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang lebih kompleks. Ia mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Wakil Bupati, ia sering menerima laporan tentang konflik antara masyarakat setempat dengan pihak pengelola ICBS.
“Kejadian seperti ini akan bisa sering terjadi. Sekarang larangan sholat di masjid, bisa juga nanti larangan-larangan lainnya,” ujar Ferizal Ridwan.
Saat ini ada larangan salat di masjid, dan mungkin nanti akan muncul larangan-larangan lainnya. Dari pengalaman saya, ada konflik antara masyarakat setempat dengan pengelola ICBS terkait kunjungan wali murid yang ramai pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, terdapat persoalan penggunaan logo ICBS dan setoran retribusi. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara proporsional, maka citra wisata alam Lembah Harau dan citra keagamaan bisa terdampak negatif.
*Perizinan ICBS Sempat Bermasalah
Lebih lanjut, Ferizal Ridwan mengungkapkan bahwa pada awalnya, pendirian ICBS di kawasan wisata Lembah Harau tidak diizinkan karena berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Namun, karena adanya “orang belakang” yang kuat, pendirian ICBS tetap dilanjutkan.
“Makanya dulu ICBS itu tidak diizinkan di wilayah kawasan wisata, tetapi karena orang belakangnya yang kuat maka tetap jalan,” ungkap Ferizal Ridwan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, izin sekolah ICBS sebenarnya berada di Kota Payakumbuh, bukan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu, saat menjabat sebagai Wakil Bupati, ia mengusulkan agar proses perizinan ICBS dipindahkan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tata Ruang (RTRW) wilayah tersebut diubah.
“Dalam menyelesaikan persoalan ICBS dengan masyarakat waktu itu, saya usulkan dan minta untuk proses perizinannya di 50 kota dan mesti wilayah Tata Ruang atau RTRW mesti dirobah,” jelas Ferizal Ridwan.
Dugaan Keterlibatan ICBS dalam Pilkada
Ferizal Ridwan mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses perizinan dan perubahan RTRW ICBS selanjutnya. Namun, ia mendengar isu bahwa kelancaran perizinan ICBS terkait dengan dukungan lembaga tersebut kepada salah satu calon bupati pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada).
Namun, saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses perizinan dan perubahan RTRW serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tersebut. Ada kabar bahwa ICBS ikut mendukung calon bupati sehingga izin dapat berjalan lancar, meskipun hanya terdapat beberapa isu yang saya dengar.
“Bagaimana prosesnya perizinan dan perubahan RTRW dan RDTR nya saya tak tau lagi. Entah karena ICBS ikut bantu Calon bupati dan akhirnya ijin bisa lancar segelintir isu yang saya dengar,” ungkap Ferizal Ridwan. (Agus Suprianto)
