Den Haag – Perdana Menteri Belanda Mark Rutte akan menyampaikan pidato, Senin (19/12). Pidato tersebut sebagai tanggapan atas laporan tentang peran historis negara itu dalam perdagangan budak global, yang memicu laporan bahwa ia mungkin akan mengajukan permintaan maaf pemerintah secara resmi.
Terkait hal itu Rutte hanya mengatakan bahwa pidatonya di Arsip Nasional di Den Haag akan menjadi “momen yang berarti.Berita tentang kemungkinan permintaan maaf mengecewakan beberapa kelompok aktivis HAM di Belanda dan bekas jajahannya yang berpendapat bahwa permohonan maaf itu seharusnya diajukan tahun depan pada peringatan penghapusan perbudakan 160 tahun lalu pada 1 Juli.
Pemerintah Belanda sebelumnya menyatakan penyesalan yang mendalam atas peran bangsa dalam sejarah perbudakan. Akan tetapi pemerintah Belanda tidak meminta maaf secara resmi. Namun PM Rutte pernah mengatakan bahwa deklarasi semacam itu dapat mempolarisasi masyarakat. Namun, mayoritas di parlemen sekarang mendukung permintaan maaf.
Pidato Rutte terkait perbudakan akan disampaikan pada saat sejarah kolonial brutal di banyak negara mendapat sorotan kritis. Peristiwa tersebut dipicu karena muncul gerakan Black Lives Matter dan pembunuhan polisi terhadap George Floyd, seorang pria kulit hitam, di kota Minneapolis, AS pada 25 Mei 2020.
Hingga berita ini diturunkan Kota-kota Belanda, termasuk ibu kota, Amsterdam, dan kota pelabuhan Rotterdam telah mengeluarkan permintaan maaf atas peran bersejarah para pendiri kota-kota itu dalam perdagangan budak.
sumber:AP
