Digindonews.com– Fraksi Solok Maju DPRD Kota Solok menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam penyampaian pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Solok mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026), Fraksi Solok Maju menyampaikan sejumlah catatan, kritik, pertanyaan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Solok Maju, Romi Indra Utama, ST.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius fraksi adalah rencana penutupan tempat pembuangan sampah secara permanen pada tahun 2027. Fraksi Solok Maju meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret yang telah disiapkan untuk mengantisipasi persoalan pengelolaan sampah setelah penutupan tersebut.
Fraksi mempertanyakan apakah pemerintah telah menyediakan lahan atau lokasi pengganti sebagai tempat pengelolaan dan pembuangan sampah, termasuk kesiapan sarana dan prasarananya.
Jika lokasi pengganti belum tersedia, pemerintah diminta segera menyiapkan solusi alternatif agar tidak terjadi penumpukan sampah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Selain persoalan persampahan, Fraksi Solok Maju juga menegaskan pentingnya percepatan realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati bersama serta dituangkan dalam APBD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Fraksi berharap seluruh program dapat dilaksanakan tepat waktu, terencana, dan tidak mengalami penundaan tanpa alasan yang jelas. Menurut fraksi, anggaran yang telah dialokasikan tidak boleh hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui kegiatan yang berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
APBD 2027 Harus Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Solok Maju menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran, tingginya serapan belanja, maupun banyaknya program yang dilaksanakan.
Lebih dari itu, keberhasilan anggaran harus dilihat dari sejauh mana program pemerintah mampu menghadirkan perubahan nyata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, dan menjawab persoalan pembangunan di Kota Solok.
Untuk itu, fraksi mendorong pemerintah daerah agar menyusun program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, memiliki indikator kinerja yang terukur, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Terdapat sejumlah sektor yang menjadi perhatian Fraksi Solok Maju dalam pembahasan APBD 2027, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pelayanan dasar masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.
Fraksi juga mendorong pengendalian belanja operasional agar alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain itu, perhatian terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan generasi muda, perlindungan kelompok masyarakat rentan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dinilai perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan APBD 2027.
Kebijakan Pajak dan Retribusi Jangan Membebani Masyarakat
Terkait Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Fraksi Solok Maju mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Solok dalam melakukan penyesuaian regulasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Namun, fraksi mengingatkan bahwa kebijakan peningkatan PAD melalui sektor pajak dan retribusi harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, keberlangsungan usaha, iklim investasi, serta kondisi sosial ekonomi daerah.
Menurut Fraksi Solok Maju, peningkatan pendapatan daerah memang penting untuk memperkuat kemandirian fiskal. Akan tetapi, kebijakan tersebut jangan sampai justru menambah beban masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Fraksi juga meminta pemerintah memastikan setiap perubahan ketentuan pajak dan retribusi dapat dipahami oleh seluruh wajib pajak dan masyarakat melalui sosialisasi yang memadai, sistem pelayanan yang transparan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Apresiasi Pelaksanaan MTQ ke-42 Kota Solok
Di samping menyampaikan sejumlah catatan terhadap dua Ranperda tersebut, Fraksi Solok Maju turut memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-42 Tingkat Kota Solok Tahun 2026 yang berlangsung pada 14–17 November 2026.
Fraksi mengakui pelaksanaan MTQ kali ini berlangsung di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat dengan intensitas hujan cukup sering. Meski demikian, kondisi tersebut diharapkan tidak menyurutkan semangat panitia, peserta, dewan hakim, dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan keagamaan tersebut.
Fraksi berharap MTQ ke-42 dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan sukses hingga penutupan, sekaligus menjadi momentum membumikan Al-Qur’an serta membangun generasi Kota Solok yang Qurani, berakhlak mulia, dan berkarakter.
Menutup penyampaian pandangan umum tersebut, Fraksi Solok Maju menegaskan bahwa berbagai masukan, kritik, saran, dan pertanyaan yang belum tersampaikan dalam rapat paripurna akan dilanjutkan melalui keterwakilan fraksi di komisi-komisi dan panitia khusus DPRD Kota Solok.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Solok Maju berharap pembahasan kedua Ranperda dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek regulasi dan administrasi, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan Kota Solok yang lebih baik.


