Digindonews.com Jakarta — Forum Diskusi Publik yang digelar Rabu (12/11/2025) menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat ditentukan oleh integrasi teknologi digital dan sinergi antara pemerintah, sekolah, UMKM lokal, serta pelaku usaha pangan. Program nasional ini dinilai memiliki dampak ganda: memperbaiki gizi anak sekolah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam ketahanan gizi anak. Ia merujuk Global Hunger Index 2023 yang menempatkan Indonesia pada posisi 77 dari 125 negara dan data Riskesdas 2023 dengan angka stunting 21,5%. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketimpangan akses makanan bergizi yang masih tinggi, terutama di wilayah 3T.
Sabam menekankan bahwa digitalisasi pengawasan adalah pilar penting program. Ia mendorong penggunaan aplikasi pelaporan real-time, e-logistics, hingga dashboard transparansi publik yang dapat diakses masyarakat.
“Publik berhak melihat aliran anggaran, jalur distribusi pangan, hingga kualitas makanan. Transparansi digital membuat program ini lebih akuntabel dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa MBG harus bersinergi dengan UMKM lokal untuk memutar roda ekonomi desa. Penguatan rantai pasok lokal diyakini akan menyerap jutaan tenaga kerja baru, sehingga dampak program tak hanya dirasakan oleh anak sekolah, tetapi juga masyarakat luas.
Dari sisi akademisi, Wildan Hakim, S.Sos., M.Si., menyoroti pentingnya literasi digital dan edukasi gizi untuk keluarga. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi memastikan masyarakat memahami pentingnya asupan sehat.
Wildan menyebut bahwa kampanye edukasi melalui video singkat, modul digital, maupun media sosial dapat meningkatkan pemahaman keluarga tentang gizi seimbang, penyimpanan bahan makanan, dan higienitas dapur.
“Edukasi digital memperkuat budaya makan sehat di rumah, sehingga manfaat program MBG menjadi lebih komprehensif,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa penggunaan teknologi seperti QR code tracking, data analytics, dan verifikasi otomatis dapat mencegah manipulasi laporan serta memastikan distribusi tepat waktu.
Pelaku usaha pangan sekaligus pengelola dapur MBG, Charles M.T. Sitohang, S.E., memberikan perspektif lapangan terkait tantangan implementasi program. Ia mengungkap bahwa banyak sekolah belum memiliki dapur layak, peralatan masak, atau tenaga pengolah makanan yang terlatih.
Menurut Charles, solusi alternatif seperti mobile kitchen, dapur komunitas, dan kemitraan dengan UMKM makanan lokal terbukti mampu mengatasi keterbatasan infrastruktur di daerah.
“Dapur MBG harus bekerja dengan standar ketat, dari pencucian bahan hingga distribusi. Pelaporan digital wajib dilakukan agar semua proses dapat diaudit dan kualitas tetap terjaga,” ujarnya.
Charles menekankan pentingnya penggunaan bahan lokal sesuai budaya makan daerah. Ini selain meningkatkan penerimaan anak, juga mempermudah pasokan dan menekan biaya logistik.
Forum tersebut menyimpulkan bahwa program MBG harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang dikawal dengan tata kelola digital, pengawasan publik, dan penguatan kemitraan UMKM. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, MBG diyakini dapat menjadi tonggak penting bagi peningkatan gizi, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.***
