Digindonews.com, Jakarta—Anggota Komisi I DPR RI Syarifuddin Hassan Adakan Seminar Online via zoom meeting pada Senin (15/07/24).
Kemiskinan ekstrem di sektor pertanian merupakan isu krusial yang membutuhkan perhatian serius di Indonesia. Masyarakat desa sering menghadapi masalah rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya pendapatan, serta kurangnya sumber daya produksi yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
“Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan dana desa sebagai bagian dari desentralisasi fiskal, yang bertujuan untuk memberikan otonomi kepada pemerintah desa dalam mengelola dana sesuai dengan kebutuhan lokal”, ujar Syarifuddin.
Namun, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Banyak kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa, yang mengakibatkan dana tersebut tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih sangat minim, sering kali keputusan hanya didominasi oleh kepala desa tanpa melibatkan warga.
“Sebagai seorang politisi, saya melihat bahwa untuk menghadapi tantangan ini, perlu adanya reformasi dalam beberapa aspek. Pertama, peningkatan transparansi melalui sistem pengawasan yang lebih ketat dan terbuka sangat diperlukan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa, dan terakhir pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas”, lanjutnya.
“Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa kebijakan dana desa tidak hanya sekedar bantuan sementara, tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrem di sektor pertanian. Saya berkomitmen untuk terus mendorong reformasi ini agar masyarakat desa dapat merasakan manfaat yang nyata dari kebijakan dana desa, dan akhirnya, kita dapat membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan adil”, tutup Syarif.***