Digindonews.com—Bawaslu Kota Solok menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yakni terkait dengan Potensi Pelanggaran Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Solok, pada Senin (12/8/2024) di Hotel Premiere Syariah Kota Solok.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu bersama Anggota Bawaslu Kota Solok. turut hadir pada rakor tersebut Stakeholder yakni Kepolisian,Kejaksaan, Satpol PP ,Ka Lapas, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), Utusan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan serta undangan lainnya.
Ketua Bawaslu Rafiqul Amin, S.Pd.I,M.Pd dalam sambutan rakor menyampaikan bahwa Sentra Gakkumdu adalah tempat atau wadah bagi Bawaslu bersama Stakeholder dalam hal ini Kepolisian dan kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilihan umum atau tidak pidana pemilihan.
“Kita mengetahui bahwasanya tahap pencalonan kepala daerah sudah dimulai dan itu sudah menghitung hari, berhubung karena di Kota Solok tidak ada calon perseorangan, nanti KPU Kota Solok akan mengumumkan tahapan pencalonan yakni tanggal 24-26 Agustus 2024, kemudian penerimaan berkas pendaftaran 27-29 Agustus 2024,dan dihari terakhir pendaftaran ditutup sampai pukul 23.59 Wib. maka tentu kita di Bawaslu perlu melakukan rapat koordinasi, khususnya Sentra Gakkumdu untuk mengantisipasi kira-kira dan hal- hal apa saja yang menjadi potensi masalah ataupun tindakan pidana pemilihan yang terjadi disaat tahapan pencalonan.”Katanya
Lebih lanjut Rafiqul sangat mengharapkan undangan rakor ini untuk bisa saling berbagi informasi dan memberikan masukan terkait potensi pelanggaran masalah maupun tindakan pidana pemilihan nantinya.
Untuk lebih fokus dengan materi yang disampaikan dalam rakor tersebut, Bawaslu Kota Solok juga menghadirkan Narasumber dari Dosen UIN Bukittinggi, Maiza Elvira S.IP M.Hum, yang sudah malang melintang dalam memahami dunia perpolitikan tanah air.
Adapun materi yang disampaikan oleh Narasumber adalah terkait beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahapan pencalonan baik itu pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik Pemilu, maupun Pelanggaran Pidana Pemilu serta mekanisme pelaporan atas pelanggaran tersebut.***
