Digindonews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperkuat kualitas demokrasi melalui program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada kelompok pemilih rentan, marjinal, dan pemula. Kegiatan yang dikemas melalui program KPU Goes to Campus pada Selasa (17/11/2026) tersebut menjadi ruang edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, Dr. Puja Subekti, S.Ag., M.Pd.B., MM, Wakil Ketua Satu Bidang Akademik Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya, menyampaikan materi mengenai pentingnya nilai-nilai moral dan kebijaksanaan dalam menentukan pilihan politik.
Ia menegaskan bahwa pemilu bukan sekadar aktivitas mencoblos, melainkan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menentukan arah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, keputusan politik harus didasarkan pada niat baik, tanggung jawab moral, serta pertimbangan yang matang.
Mengutip ajaran Buddha dalam Aṅguttara Nikāya 6.63, “Cetanāhaṃ, bhikkhave, kammaṃ vadāmi”, yang berarti kehendak atau niatlah yang disebut karma, Puja menjelaskan bahwa memilih merupakan tindakan moral yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik politik uang. Menurutnya, politik uang dapat mengubah hak politik masyarakat menjadi transaksi kepentingan pribadi. Keuntungan yang diterima pemilih mungkin hanya bersifat sementara, tetapi dampak dari pilihan yang keliru dapat dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun.
Ia membedakan pemberian yang tulus dengan praktik politik uang. Pemberian yang tulus tidak disertai persyaratan maupun upaya mengendalikan pilihan penerima. Sebaliknya, politik uang bertujuan memengaruhi keputusan politik dan menciptakan kewajiban balas jasa.
Dalam kesempatan itu, Puja juga memaparkan konsep Dasa Rājadhamma atau sepuluh kebajikan pemimpin, meliputi kedermawanan, moralitas, pengorbanan, kejujuran, keramahan, pengendalian diri, cinta kasih, anti-kekerasan, kesabaran, serta kemampuan menghindari konflik.
Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menilai calon pemimpin berdasarkan integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan semata-mata popularitas ataupun kesamaan identitas.
Selain politik uang, ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Perbedaan agama, suku, budaya, maupun pandangan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling merendahkan dan bermusuhan.
Puja juga mengajak peserta meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, disinformasi, manipulasi foto dan video, serta deepfake berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Ia memperkenalkan prinsip Kālāma Sutta sebagai pedoman berpikir kritis, yakni tidak mudah mempercayai informasi hanya karena sering didengar atau disebarkan banyak orang. Setiap informasi perlu diperiksa sumbernya, dicari bukti pendukungnya, dan dipertimbangkan dampaknya sebelum dibagikan.
Sementara itu, prinsip Sammā Vācā atau ucapan benar juga menjadi pedoman dalam menggunakan media sosial, dengan memastikan informasi yang dibagikan benar, tidak memecah belah, dan tidak menyakiti orang lain.
Melalui materi tersebut, peserta diajak menerapkan lima prinsip sebagai pemilih bijaksana, yaitu mengenali calon berdasarkan rekam jejak, menolak politik uang, menghindari politik identitas, menyaring informasi, serta menghormati perbedaan pilihan.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran bahwa demokrasi bermartabat tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh kualitas moral, kebijaksanaan, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.***


