DigIndonews.comDigIndonews.com
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Reading: Penanganan Judi Online Tak Cukup dengan Pemblokiran, Perlu Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat
Share
Font ResizerAa
DigIndonews.comDigIndonews.com
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Search
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
© Sayangi.com 2022 | All Rights Reserved
DigIndonews.com > Opini > Penanganan Judi Online Tak Cukup dengan Pemblokiran, Perlu Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat
Opini

Penanganan Judi Online Tak Cukup dengan Pemblokiran, Perlu Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat

asribel Published Agustus 18, 2026
Share
SHARE

Jakarta, 18 Agustus 2026 — Upaya memberantas judi online dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs. Penegakan hukum, pemutusan aliran dana, pengawasan ruang digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat harus berjalan secara bersamaan.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Khoiri, Dosen STKIP Melawi, dalam Forum Diskusi Publik “Bijak Tanpa Judi Online”. Ia mengungkapkan bahwa judi online telah menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari remaja, pelajar, mahasiswa, orang tua hingga ibu rumah tangga.

Ahmad mengatakan dampak judi online telah terlihat secara nyata di lingkungan masyarakat dan pendidikan. Ia mengungkapkan adanya mahasiswa yang harus menghentikan pendidikan akibat terlilit utang karena judi online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan judi online dapat mengganggu masa depan seseorang secara serius.

Baca Juga  Gizi, Keamanan Pangan, dan Literasi Digital Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak Indonesia

Menurutnya, judi online kerap dimulai dari nominal kecil dan tawaran keuntungan yang terlihat mudah. Promosi dapat muncul melalui iklan, tautan mencurigakan, media sosial, hingga grup percakapan. Ketika seseorang mulai mengalami kekalahan, muncul dorongan untuk terus bermain dengan harapan dapat mengembalikan uang yang telah hilang.

Dari sisi ekonomi, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi utang dan mengganggu kebutuhan keluarga. Sementara dari sisi sosial, kecanduan judi dapat memicu konflik rumah tangga dan merusak hubungan kepercayaan dengan orang-orang terdekat.

Ahmad juga menyoroti tantangan pemerintah dalam memblokir situs judi online. Menurutnya, situs yang telah diblokir dapat kembali muncul dengan menggunakan domain dan alamat IP baru. Para pelaku juga dapat memanfaatkan rekening pihak lain untuk menyamarkan aliran dana sehingga proses pelacakan menjadi lebih kompleks.

Baca Juga  Peduli dengan Rakyat, Pemuda Peduli Indonesia Sesalkan Narasi Sesat yang Dilontarkan Oknum yang Tak Bertanggung Jawab pada Bupati Labura: Stop Buat Kegaduhan di Publik

Dalam sesi tanya jawab, Ahmad menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki ketentuan pidana terkait perjudian. Ia menyebut KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 sebagai salah satu landasan hukum yang mengatur perjudian, sementara pelanggaran di ruang digital juga dapat berkaitan dengan ketentuan dalam UU ITE. Penindakan, menurutnya, tidak hanya diarahkan kepada pemain, tetapi juga dapat menyasar pihak yang mempromosikan, mengoperasikan, menyediakan sarana, maupun membantu transaksi perjudian.

Sementara itu, Endah Murtiana Sari menambahkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menghadapi persoalan tersebut. Menurutnya, server judi online yang banyak berada di luar negeri membuat pemberantasan membutuhkan kerja sama lintas negara dan bukti pelanggaran yang memadai.

Keduanya sepakat bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara terpadu. Pemutusan akses perlu dibarengi dengan pemutusan aliran dana dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berada di balik ekosistem perjudian daring.

Baca Juga  Ketum PPI apresiasi kinerja mentri KKP dalam pembarantasan mafia laut

Di tingkat masyarakat, Ahmad mengajak setiap orang memulai pencegahan dari diri sendiri dengan tidak bermain, tidak mempromosikan, dan tidak meminjamkan rekening untuk aktivitas ilegal. Ia juga mendorong masyarakat untuk menjaga data pribadi, tidak memberikan OTP maupun kata sandi, serta menghindari tautan mencurigakan.

“Bijak Tanpa Judi Online” pada akhirnya bukan hanya menjadi pesan bagi pengguna teknologi, tetapi juga ajakan untuk membangun kesadaran bersama. Masyarakat diharapkan mampu menjadikan teknologi sebagai sarana belajar, berkarya, dan membangun masa depan, bukan sebagai pintu masuk menuju kerugian dan persoalan sosial.

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Masyarakat Diminta Cek Legalitas Pinjol dan Lindungi Data Pribadi
Next Article BAKTI Dorong Pemerataan Konektivitas Digital untuk Perkuat UMKM di Wilayah 3T
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori

  • Daerah1,336
    • Agam14
    • Bukit Tinggi14
    • Limapuluh Kota433
    • Padang38
    • Payakumbuh366
    • Solok78
  • Ekonomi3,056
  • Headline411
  • Internasional82
  • Khazanah234
  • Lifestyle113
  • Nasional1,112
  • Olahraga86
  • Opini209
  • Pariwara Lipsus36
  • Politik270
  • Uncategorized312
  • Video15

Berita Lainnya

Quality Assurance Customer Service: Mengapa Setiap Percakapan Perlu Terdokumentasi?
207 Ribu Rumah Tersalurkan, BP Tapera Siapkan Percepatan hingga Penghujung Tahun
Tempo Scan Raih Penghargaan Muzaki Perusahaan Terbaik dari BAZNAS RI
KAI Logistik Catat Peningkatan Pengiriman Sepeda Motor, Tumbuh 17% hingga Oktober 2026

Berita Terkait

Opini

“MUSDAPROV KNPI: MOMENTUM PERUBAHAN ATAU SEKADAR PERGANTIAN KEKUASAAN?”

November 14, 2026
Opini

Ahmad Khoiri Dorong UMKM Manfaatkan AI dan QRIS untuk Perkuat Daya Saing di Era Digital

November 13, 2026
Opini

Dosen STKIP Melawi: Transformasi Digital Jadi Kunci UMKM Produktif, Kompetitif, dan Berkelanjutan

November 13, 2026
OpiniDaerah

Bantuan bukan alat pembungkam : kekuasaan di hadapan hak konstitusional mahasiswa 

November 9, 2026
Show More
DigIndonews.comDigIndonews.com
Follow US
© DigIndonews.com 2024 | All Rights Reserved
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Sign in to your account

Lost your password?