Afrika Barat saat ini menghadapi salah satu krisis pangan terburuk dalam sejarah kontemporer, dengan sekitar 55 juta penduduk berada dalam kondisi rawan pangan akut. Narasi dominan kerap menempatkan perubahan iklim sebagai faktor utama, namun pendekatan ini cenderung menyederhanakan kompleksitas krisis. Pada kenyataannya, konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, dan menyusutnya pendanaan kemanusiaan memainkan peran yang jauh lebih menentukan.
Sebagai mahasiswa Mesir yang menempuh pendidikan di Mesir, saya memandang krisis ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika keamanan dan politik Afrika secara keseluruhan. Mesir, sebagai salah satu negara Afrika dengan pengaruh diplomatik signifikan, menghadapi dilema kebijakan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kepentingan stabilitas nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Mesir merespons krisis pangan Afrika Barat dan sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan human security atau justru didominasi oleh kalkulasi realisme defensif.
Akar Struktural Krisis Pangan Afrika Barat
Faktor pertama dan paling krusial dalam krisis ini adalah eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata. Pertempuran yang berkepanjangan telah menghancurkan sistem produksi pangan, mengganggu distribusi, serta memaksa jutaan orang mengungsi. Dalam kondisi demikian, bahkan wilayah dengan potensi pertanian memadai tidak mampu menjamin ketahanan pangan.
Faktor kedua adalah pengurangan drastis pendanaan kemanusiaan. Program Makanan Dunia (WFP) terpaksa mengurangi bantuan akibat kekurangan dana global. Konsekuensinya, jutaan penduduk kehilangan akses terhadap bantuan pangan yang sebelumnya menjadi jaring pengaman utama. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis pangan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan sumber daya, tetapi juga oleh kegagalan komitmen politik internasional.
Sementara itu, meskipun perubahan iklim sering dijadikan penjelasan utama, musim hujan terakhir di beberapa wilayah Afrika Barat tergolong baik. Fakta ini memperkuat argumen bahwa krisis tersebut lebih bersifat politik dan struktural daripada ekologis. Distorsi narasi ini berdampak pada arah kebijakan internasional, termasuk kecenderungan mengabaikan akar konflik bersenjata.
Kerangka Teoretis: Human Security dan Realisme Defensif
Pendekatan human security menempatkan keamanan individu—termasuk akses terhadap pangan—sebagai pusat analisis keamanan. Dalam kerangka ini, krisis pangan Afrika Barat merupakan ancaman langsung terhadap keamanan manusia dan stabilitas sosial kawasan.
Namun, kebijakan negara sering kali lebih mencerminkan realisme defensif, yaitu upaya meminimalkan ancaman terhadap stabilitas nasional. Negara bertindak bukan untuk memaksimalkan kekuasaan, melainkan untuk menghindari risiko yang dapat mengganggu keamanan domestik. Dua pendekatan ini menjadi relevan dalam menganalisis kebijakan Mesir.
Kebijakan Mesir terhadap Krisis Afrika Barat
Mesir memandang krisis Afrika Barat melalui lensa stabilitas regional. Instabilitas kronis di kawasan tersebut berpotensi memicu migrasi tidak teratur, perdagangan senjata, dan penyebaran kelompok bersenjata lintas kawasan. Dengan demikian, krisis pangan dipahami bukan hanya sebagai isu kemanusiaan, tetapi juga sebagai ancaman keamanan jangka panjang.
Respons Mesir cenderung bersifat diplomatik dan multilateral. Kairo mendukung peran Uni Afrika serta menyerukan kerja sama Selatan–Selatan dalam menangani krisis kemanusiaan. Namun, keterlibatan Mesir lebih banyak bersifat normatif dan politik, bukan dalam bentuk bantuan material berskala besar.
Sebagai mahasiswa yang mengamati kebijakan ini dari dalam negeri, saya melihat pendekatan tersebut sebagai refleksi keterbatasan objektif Mesir. Tantangan ekonomi domestik dan tekanan pangan internal membuat Kairo harus berhitung dalam menentukan prioritas kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, kebijakan Mesir menunjukkan karakter realisme defensif yang kuat.
Analisis Kritis: Batas Solidaritas dan Kepemimpinan Afrika
Meskipun pendekatan Mesir dapat dipahami secara rasional, terdapat ruang kritik yang signifikan. Sebagai salah satu negara paling berpengaruh di Afrika, Mesir memiliki kapasitas diplomatik untuk mendorong komunitas internasional meningkatkan kembali pendanaan kemanusiaan, khususnya bagi WFP. Namun, peran ini belum dimaksimalkan secara konsisten.
Dari perspektif human security, kebijakan Mesir masih cenderung reaktif dan berhati-hati. Solidaritas Afrika yang ditampilkan lebih bersifat simbolik dibandingkan transformatif. Menurut saya, tantangan utama bagi Mesir adalah mentransformasikan posisi strategisnya menjadi kepemimpinan normatif yang lebih tegas, tanpa mengorbankan stabilitas nasional.
Kesimpulan
Krisis pangan yang mengancam 55 juta penduduk Afrika Barat merupakan krisis politik dan kemanusiaan yang saling terkait. Kebijakan Mesir terhadap krisis ini mencerminkan perpaduan antara solidaritas regional dan kalkulasi realisme defensif. Dari sudut pandang mahasiswa Mesir, pendekatan ini dapat dipahami, tetapi belum sepenuhnya menjawab tuntutan kepemimpinan Afrika dalam kerangka human security. Ke depan, Mesir dihadapkan pada pilihan strategis: tetap menjadi aktor yang berhati-hati, atau mengambil peran lebih aktif dalam membentuk respons kolektif Afrika terhadap krisis kemanusiaan yang semakin sistemik.
