Payakumbuh, Digindonews.com – Sidang paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Payakumbuh tahun 2026 digelar pada Minggu, (30/11/25) siang, menandai pengesahan APBD untuk tahun 2026. Walikota Payakumbuh, Zulmaita, memberikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas persetujuan RAPBD tersebut yang telah melalui proses pembahasan secara konstruktif dan transparan.
Dalam sambutannya, Zulmaita menyoroti pentingnya komunikasi terbuka dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun rancangan anggaran daerah. “Proses pembahasan yang berlangsung tidak hanya mendalam, tetapi juga melibatkan semua pihak sehingga kami menemukan titik temu,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya membangun kesepakatan bersama demi kemajuan pembangunan Kota Payakumbuh yang berkelanjutan.
Walikota mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kita dituntut untuk lebih transparan dalam menjalankan tugas, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” tutur Zulmaita.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi dan tugas kedewanan dengan baik. Aspirasi serta masukan dari komisi-komisi DPRD dinilai sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan pemerintah di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Walikota Zulmaita, meskipun pembahasan anggaran diwarnai dinamika, keputusan yang diambil secara kolektif harus diterima dengan jiwa besar sebagai wujud nilai demokrasi yang tinggi. “Ini adalah spirit demokrasi yang harus kita junjung, di mana perbedaan pendapat menjadi kekuatan pembangunan,” tutur Zulmaita.
Proses penyusunan APBD 2026 sebagai kewajiban rutin tahunan berjalan sesuai jadwal yang diatur peraturan perundang-undangan. Komitmen yang terjaga antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci keberhasilan penyelesaian dokumen anggaran tepat waktu.
Selanjutnya, rancangan APBD 2026 yang telah disepakati akan segera disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk proses evaluasi selama 15 hari kerja. Walikota berharap proses evaluasi berjalan lancar sehingga pencairan anggaran dapat dilakukan lebih cepat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan.
“Dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas kerja samanya. Mari kita lanjutkan upaya bersama untuk kemajuan Payakumbuh dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Zulmaita.
Melalui keterbukaan dan kolaborasi, proses penganggaran menjadi fondasi kuat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Dt Rajo Mantiko Alam, menyampaikan, “Penyusunan APBD telah kami lakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pembahasan yang sangat hati-hati. Porsi belanja kami perhatikan secara seksama agar keuangan daerah benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.” ujarnya.
“Di tengah berkurangnya transfer dana dari pusat ke daerah, kita harus semakin cermat dalam menyusun perencanaan belanja dan pendapatan. Semua perangkat daerah, termasuk DPRD, juga mengalami pemotongan anggaran sebagai bagian dari upaya pengelolaan keuangan yang bijak. Intinya, seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah memperhatikan secara serius aspek belanja untuk tahun 2026 demi keberlangsungan program dan pelayanan yang optimal.” tambahnya.
Menurut Hurisna Jamhur Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh Fraksi Partai Nasdem hubungan yang erat dan sinergis antara eksekutif (pemerintah kota) dan legislatif (DPRD) adalah fondasi utama untuk kemajuan daerah. Dia mengakui bahwa di masa lalu, terkadang muncul isu-isu yang membuat hubungan kedua lembaga tersebut sedikit tertekan, namun dengan pengesahan RAPBD kali ini, dia berharap semua pihak dapat memulai lembaran baru.
“Jangan ada lagi isu-isu yang di bangun di tengah masyarakat yang berpotensi merusak hubungan eksekutif dan legislatif,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu berlandaskan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengajak seluruh tokoh dan warga Kota Payakumbuh untuk bersama-sama mengawal implementasi RAPBD dan kebijakan yang ada, sekaligus mencegah munculnya isu-isu yang berpotensi membuat hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi renggang.
“Setelah kita berhasil menyepakati dan mengesahkan RAPBD ini, ini adalah momen untuk kita semua bersatu,” ujar Hurisna.(Agus Suprianto)
