Digindonews.com-Dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat di tengah arus digitalisasi global, koperasi diharapkan mampu beradaptasi dan mengoptimalkan peran komunikasi publik. Hal tersebut disampaikan oleh Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si., Anggota Komisi I DPR RI, dalam Forum Diskusi Publik bertema “Koperasi Mandiri, Ekonomi Tangguh: Optimalisasi Komunikasi Publik di Era Digital” yang digelar pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Menurut Elnino, koperasi memiliki posisi strategis sebagai sokoguru ekonomi rakyat, namun tantangan utama saat ini bukan hanya soal modal dan kelembagaan, melainkan kemampuan beradaptasi di ruang digital. “Koperasi tidak cukup hanya solid secara internal, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan efektif di ruang publik digital,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa dari sekitar 127 ribu koperasi aktif di Indonesia, tidak semuanya memiliki daya saing digital yang memadai. Padahal, tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai 79,5 persen populasi, dengan mayoritas pengguna berada pada usia produktif. Artinya, komunikasi digital menjadi jembatan penting untuk menjangkau generasi muda dan membangun kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Elnino menjelaskan bahwa komunikasi publik koperasi bukan sekadar promosi, melainkan cara membangun ekosistem kepercayaan. “Publik menuntut transparansi. Koperasi perlu membuka laporan keuangan, kegiatan anggota, hingga hasil rapat tahunan melalui kanal digital yang mudah diakses,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan digital di daerah yang menghambat pemerataan transformasi koperasi. Berdasarkan data BPS 2023, sekitar 17 persen wilayah Indonesia masih belum terjangkau internet yang memadai. Karena itu, menurutnya, program digitalisasi koperasi harus berjalan seiring dengan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM.
Selain itu, Elnino menekankan pentingnya keamanan data dan integritas digital. “Kepercayaan adalah mata uang utama di era digital. Koperasi harus mengikuti regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan aturan OJK agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan data,” jelasnya.
Beberapa koperasi yang telah berhasil bertransformasi menjadi contoh inspiratif, seperti Koperasi Nira Satria di Banyuwangi dan Koperasi Digital Pasar di Jakarta yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. “Ini bukti bahwa digitalisasi yang didukung komunikasi publik yang kuat bisa meningkatkan daya saing koperasi secara signifikan,” tutur Elnino.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh menggerus nilai dasar koperasi. “Teknologi hanyalah alat, sedangkan ruh koperasi adalah gotong royong dan solidaritas. Komunikasi publik di era digital harus tetap berakar pada nilai-nilai kebersamaan bangsa,” pungkasnya.
Menurutnya, peran pemerintah dan DPR juga penting dalam memperkuat ekosistem digital koperasi melalui regulasi yang mendukung transparansi dan kemandirian. “Kebijakan publik harus berpihak pada pemberdayaan, bukan sekadar pengawasan,” tutupnya.
Dengan komunikasi publik yang kuat dan adaptif, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi rakyat, tetapi juga simbol kedaulatan ekonomi bangsa — ekonomi yang berakar pada rakyat, digerakkan oleh solidaritas, dan diperkuat oleh teknologi digital.***
