DigIndonews.comDigIndonews.com
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Reading: PN Jakarta Selatan Tegas : SOKSI Bukan Konflik Internal Partai, Eksepsi DEPINAS SOKSI Ditolak, Menteri Hukum Keliru Merubah Sepihak SK SOKSI
Share
Font ResizerAa
DigIndonews.comDigIndonews.com
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Search
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
© Sayangi.com 2022 | All Rights Reserved
DigIndonews.com > Nasional > PN Jakarta Selatan Tegas : SOKSI Bukan Konflik Internal Partai, Eksepsi DEPINAS SOKSI Ditolak, Menteri Hukum Keliru Merubah Sepihak SK SOKSI
Nasional

PN Jakarta Selatan Tegas : SOKSI Bukan Konflik Internal Partai, Eksepsi DEPINAS SOKSI Ditolak, Menteri Hukum Keliru Merubah Sepihak SK SOKSI

Fadhlur Rahman Ahsas Published Oktober 17, 2025
Share
PN Jakarta Selatan Tegas : SOKSI Bukan Konflik Internal Partai, Eksepsi DEPINAS SOKSI Ditolak, Menteri Hukum Keliru Merubah Sepihak SK SOKSI
SHARE

DIGINDONEWS — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak DEPINAS SOKSI dalam perkara gugatan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) terkait penggunaan nama organisasi. Perkara ini teregister dengan Nomor: 439/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel.

Dalam eksepsinya, pihak DEPINAS SOKSI mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara tersebut. Mereka berargumen bahwa gugatan SOKSI seharusnya diajukan ke Mahkamah Partai Golkar karena dianggap sebagai konflik internal partai politik serta berkaitan dengan logo dan hak kekayaan intelektual yang menurut mereka menjadi ranah lembaga lain.

Namun, dalam putusan sela yang disampaikan melalui e-court tanggal 14 Oktober 2025, majelis hakim menolak seluruh dalil eksepsi tersebut. Hakim menegaskan bahwa perkara ini bukan merupakan konflik internal partai politik, melainkan menyangkut penggunaan nama dan identitas organisasi SOKSI yang berdiri sebagai entitas sosial kemasyarakatan dan bukan bagian struktural dari Partai Golkar. Oleh karena itu, perkara ini berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga  Gunung Semeru Muntahkan Awan Panas Sejauh Tujuh Kilometer

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa PN Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara yang dijadwalkan pada Selasa, 21 Oktober 2025, dengan agenda pembuktian dari pihak SOKSI sebagai penggugat.

Menanggapi putusan sela tersebut, Ketua Tim Hukum Nasional SOKSI, Eka Wandoro Dahlan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas sikap majelis hakim yang dinilai objektif dan berpegang teguh pada hukum acara.

“Kami bersyukur atas putusan majelis hakim yang telah menolak seluruh eksepsi dari pihak DEPINAS SOKSI. Ini menunjukkan bahwa jalannya hukum masih tegak, dan kami yakin majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya — bahwa yang benar tetap benar,” ujar Eka Wandoro Dahlan.

Baca Juga  Sukseskan Pemilu 2024, Komite III DPD RI Minta KPU Dan Disdikbud Lampung Bersinergi Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Eka juga menambahkan bahwa opini Menteri Hukum yang menyatakan cukup dengan persetujuan Partai Golkar untuk perubahan kepengurusan SOKSI adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan.

“SOKSI adalah organisasi pendiri Partai Golkar, bukan sebaliknya sebagai sayap Partai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, SOKSI adalah badan hukum ormas yang berdiri sendiri dan tunduk pada ketentuan ormas, bukan pada mekanisme internal partai politik,” tegas Eka.

Ia menilai bahwa pernyataan dan tindakan Menteri Hukum yang mengesahkan kepengurusan SOKSI tanpa dasar hukum yang sah melanggar UU Ormas dan Permenkum No. 2 Tahun 2025, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo dalam rangka penegakan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Baca Juga  Webinar Daring yang digelar Kominfo RI Bersama Anggota Komisi I DPR RI membahas tentang Menjaga Budaya Indonesia Dengan Bijak di Era Digital

“Negara hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik praktis. Menteri Hukum tidak boleh menafsirkan hukum seenaknya, apalagi sampai melanggar peraturan yang dibuat oleh kementeriannya sendiri,” lanjut Eka.

Gugatan yang diajukan oleh Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia ini pada intinya menolak penggunaan nama “SOKSI” oleh pihak DEPINAS SOKSI yang dinilai tidak sah dan menimbulkan kebingungan publik serta dualisme organisasi yang merugikan citra dan perjuangan SOKSI sebagai organisasi pekerja dan penggerak pembangunan nasional.

Dengan ditolaknya eksepsi ini, perkara SOKSI vs DEPINAS SOKSI akan memasuki babak baru yang menjadi sorotan publik, terutama di kalangan kader dan simpatisan SOKSI di seluruh Indonesia. Putusan ini juga menjadi preseden penting bagi penegakan hukum terkait independensi organisasi pendiri partai politik dalam sistem demokrasi nasional.

TAGGED:eksepsimenteri hukumsentral Organisasi Karyawan Swadiri IndonesiaSOKSI
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article BRI Kramat Region 6 Jakarta Serahkan Bantuan Renovasi Kelas MM FEB UI Salemba
Next Article Emas Sentuh Rekor Tertinggi, Tren Bullish XAU/USD Masih Kokoh
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori

  • Daerah858
    • Agam14
    • Bukit Tinggi14
    • Limapuluh Kota388
    • Padang32
    • Payakumbuh25
    • Solok65
  • Ekonomi483
  • Headline401
  • Internasional81
  • Khazanah182
  • Lifestyle112
  • Nasional791
  • Olahraga75
  • Opini164
  • Pariwara Lipsus30
  • Politik252
  • Uncategorized231
  • Video15

Berita Lainnya

Automasi Digital Meningkat di 2025: N8N Workflow Jadi Solusi Populer Bisnis Indonesia
Aktivis Pemuda Nasional Apresiasi Langkah Polda Aceh Bentuk 94 Kampung Bebas Narkoba
Kapan Saatnya Kamu Buka Rekening Bank Baru? Yuk, Cek Tandanya!
Krakatau IT Gelar Open House, Panduan Sinkronisasi Kurikulum SMK di Banten dengan Tren IT Terkini

Berita Terkait

H. Ahmad Rifqi Almubaroq Sekretaris Jendral Gerakan Pemuda Ansor
Nasional

GP Ansor Tolak Keras Konten Bernuansa Radikal di Trans 7, Serukan Gerakan Moral Bela Pesantren dan NKRI

Oktober 16, 2025
Nasional

Wakil Ketua Umum PP ISNU: Media Jangan Giring Opini Keliru soal Pesantren

Oktober 15, 2025
Nasional

Sekum PP ISNU Wardi Taufik: Tayangan Trans7 Telah Lukai Marwah Pesantren

Oktober 15, 2025
Nasional

Demokrasi Pancasila dan Hak Kesehatan Rakyat: Dua Sisi dari Keadilan Sosial

Oktober 14, 2025
Show More
DigIndonews.comDigIndonews.com
Follow US
© DigIndonews.com 2024 | All Rights Reserved
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Sign in to your account

Lost your password?