JAKARTA — Dewan Pimpinan Nasional SOKSI di bawah kepemimpinan Ali Wongso Sinaga, yang diwakili oleh Ketua Organisasi dan Hubungan Daerah Saad Budiman Lubis, menyatakan keberatan keras serta menuding adanya tindakan diskriminatif, pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta pelanggaran Kode Etik Partai Golkar. Keberatan ini disampaikan menyusul penolakan terhadap upaya resmi SOKSI untuk menjadi peserta Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Partai Golkar.
Penolakan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Alasan penolakan disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada Ali Wongso Sinaga, yang menyatakan bahwa kepesertaan SOKSI dalam RAPIMNAS hanya diberikan kepada pihak yang memiliki Surat Keputusan (SK) Kemenkumham terakhir, yakni atas nama Misbakhun.
SOKSI menegaskan bahwa SK Kemenkumham yang diklaim atas nama Misbakhun tersebut merupakan hasil pembajakan terhadap SK kepengurusan SOKSI yang sah di bawah pimpinan Ali Wongso Sinaga. Hal ini mengingat sebelumnya Misbakhun telah memiliki SK tersendiri dengan nomenklatur “DEPINAS SOKSI”, yang secara hukum merupakan entitas berbeda dengan SOKSI.
Lebih lanjut, SOKSI menyampaikan bahwa perubahan SK yang diduga hasil pembajakan tersebut saat ini tengah digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan adanya gugatan tersebut, status SK menjadi quo, sehingga secara hukum berlaku kembali SK sebelumnya, yakni SK Tahun 2023 atas nama Ali Wongso Sinaga sebagai pimpinan sah SOKSI.
Menurut Saad Budiman Lubis, penolakan tersebut merupakan tindakan yang diduga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar serta bertentangan dengan Kode Etik Partai. Ia menegaskan bahwa SOKSI pimpinan Ali Wongso Sinaga adalah peserta penuh dalam Munas Partai Golkar tahun 2024 maupun pada Munas-Munas sebelumnya, dan sebagai organisasi pendiri Partai Golkar, SOKSI memiliki hak kepesertaan yang diatur dalam AD/ART partai.
Lebih lanjut Saad menyampaikan poin-poin penting sebagai berikut:
1. SOKSI adalah organisasi kader Golkar yang beranggotakan pengabdi partai; kepesertaan SOKSI dalam forum-partai merupakan hak organisasi sesuai AD/ART.
2. SOKSI belum melaksanakan Musyawarah Nasional sejak 2022 (saat terpilihnya Ir. Ali Wongso Sinaga sebagai Ketua Umum), dan kepengurusan tersebut memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar.
3. Pengakuan DPP Partai Golkar terhadap organisasi DEPINAS SOKSI pimpinan Muhammad Misbakhun sebagai wakil SOKSI dianggap sebagai kezaliman terhadap kader Golkar.
Sebagai kader Golkar yang berpegang pada ketentuan AD/ART, SOKSI menyatakan akan terus bergerak memperjuangkan hak-haknya untuk mempertahankan kebenaran, menegakkan aturan partai, dan mencegah terulangnya perlakuan yang mereka anggap tidak adil oleh DPP Partai Golkar.
SOKSI menuntut agar DPP Partai Golkar :
1. Segera menjelaskan dasar penolakan dan memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar keputusan tersebut;
2. Menghormati AD/ART Partai Golkar dan Kode Etik dengan mengakui hak kepesertaan SOKSI sebagaimana diatur;
3. Menunda dan mengevaluasi pengakuan terhadap kepengurusan lain sampai putusan hukum selesai, untuk mencegah konflik kepengurusan yang merugikan kader dan nama baik Partai Golkar.
“Kami menuntut keadilan dan kepastian hukum bagi kader SOKSI. Sebagai bagian dari keluarga besar Golkar, kami tidak menginginkan perpecahan, yang kami minta adalah penghormatan terhadap aturan yang sama bagi seluruh kader dan organisasi pendiri,” ujar Saad Budiman Lubis mewakili Ali Wongso Sinaga.
