Digindonews.com– Pemerintah Kota Payakumbuh merespons pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Di bawah arahan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, pemerintah daerah bersiap melakukan pengendalian belanja pegawai hingga batas maksimal 30 persen, sekaligus memperketat alokasi belanja operasional yang dinilai belum mendesak.
Komitmen tersebut disampaikan secara resmi oleh Wali Kota Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Rida Ananda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (28/9/2026).
Rida menjelaskan, rasionalisasi belanja ini akan dieksekusi secara bertahap melalui pengendalian kebutuhan pegawai, penataan distribusi dan beban kerja, optimalisasi teknologi, serta perencanaan kebutuhan ASN yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah.
“Penyesuaian tersebut diarahkan murni untuk meningkatkan efisiensi tanpa sedikit pun mengurangi kualitas dan cakupan pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Rida Ananda.
Menanggapi Nota Pengantar Rancangan APBD 2027, Rida menyebut pandangan seluruh fraksi merupakan masukan berharga sekaligus instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah. Eksekutif dan legislatif dipastikan memiliki komitmen yang sama untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, optimalisasi aset, dan peningkatan kinerja BUMD. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, UMKM, dan ekonomi kreatif juga menjadi prioritas utama.
“Setelah kami mendengar dan membaca secara saksama pandangan umum anggota DPRD atas nama fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dapat kami simpulkan bahwa kita mempunyai persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh,” ujarnya.
Untuk mendukung target PAD tersebut, Pemko Payakumbuh akan terus memacu digitalisasi sistem pembayaran dan pemungutan pajak guna menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, efisiensi di sektor belanja akan diperketat dengan mengevaluasi agenda seremonial, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang dan jasa yang belum mendesak serta tidak memiliki tolok ukur manfaat yang jelas.
“Upaya peningkatan PAD diarahkan pada perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, optimalisasi potensi yang belum tergali, serta perbaikan tata kelola. Pemko Payakumbuh berkomitmen memperkuat pengendalian belanja dan meningkatkan kualitas perencanaan serta penganggaran agar setiap rupiah APBD memberikan hasil dan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegas Rida.
Isu krusial lain yang dijawab eksekutif adalah rencana revitalisasi Pasar Payakumbuh Blok Barat dan Pasar Ibuah. Wali Kota Zulmaeta memastikan bahwa proses pembangunan kembali sentra ekonomi tersebut akan sangat menjunjung tinggi hukum adat, khususnya terkait kejelasan status tanah ulayat.
Pemerintah telah berkoordinasi intensif dengan unsur niniak mamak melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek guna merampungkan legalitas lahan sebagai syarat usulan dukungan pembiayaan dari APBN.
“Pada prinsipnya, Pemko sangat menghargai keberadaan dan status tanah ulayat yang menjadi lahan tempat bangunan pasar tersebut berdiri. Pada akhirnya, tujuan pembangunan pasar ini adalah untuk lebih mendorong bertumbuh dan meningkatnya pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya yang beraktivitas di lingkungan pasar,” terangnya.
Cetak biru revitalisasi pasar ini dikonsep untuk menjaga keberlangsungan eksistensi pasar rakyat. Perencanaannya secara komprehensif mencakup penataan zona berdagang, kantong parkir terintegrasi, hingga sistem sanitasi, drainase, dan pengelolaan limbah yang mumpuni. Rida memastikan pelibatan masyarakat dan pedagang telah dilakukan sejak fase penyusunan studi kelayakan dan akan terus berlanjut hingga tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Seluruh pandangan umum fraksi telah kami tanggapi. Insyaallah, dalam rapat kerja DPRD dan pemerintah yang telah dijadwalkan, poin-poin ini dapat kita jawab secara tuntas dan diskusikan secara bersama-sama,” pungkasnya. (***)
