Lima Puluh Kota, Digindonews.com – Isu panas mengemuka terkait hasil kunjungan Kadis Pertanian dengan bupati ke India dimana seolah Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Witra, memberikan “titian barakuak” kepada Bupati H. Safni menyusul persoalan kunjungan kontroversial mereka ke India yang menjadi buah bibir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kunjungan Kadis Pertanian itu kini dianggap tak membuahkan hasil konkret, bahkan menimbulkan pertanyaan serius publik.
Kritik tajam datang dari berbagai kalangan karena Dinas Pertanian dan Hortikultura dinilai bungkam soal hasil kunjungan, sementara harga gambir di tingkat petani terus anjlok dan merugikan banyak orang. Kondisi keuangan daerah yang tengah di masa efisiensi membuat banyak pihak meragukan prioritas pengalokasian anggaran, terutama untuk kunjungan yang dinilai belum memberikan dampak nyata.
Seharusnya Kadis Pertanian sebagai orang yang sudah lama di instansi tersebut dan kembali dipercaya menjadi Kadis pertanian menjaga kepercayaan bupati namun Witra seolah memberi Titian barakuak ke Bupati karena keberangkatan ke India tak dipersiapkan dengan matang dan tujuan yang jelas dengan kajian yang mendalam sehingga tak membuang-buang anggaran. Hasilnya hingga saat ini belum jelas. Padahal dalam presentasi Kementan sebelumnya potensi Gambir 50 Kota sangat besar dan diharapakan bisa mendongkrak perekonomian 50 Kota.
Witra, Kadis Pertanian yang menjadi sorotan, menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian saat ini tengah menyiapkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) India berkaitan perdagangan gambir, termasuk soal harga dan jaminan mutu produk. “Jika kesepakatan ini tercapai, harga gambir diprediksi akan naik,” ujar Witra.
Namun, selain harga, India juga mengajukan syarat utama yakni jaminan mutu gambir. Ada dua opsi: menggunakan merek tertentu yang sudah terverifikasi mutunya atau melaporkan mutu secara rutin. Meski demikian, finalisasi bentuk jaminan mutu baru akan diputuskan setelah MoU diteken.
Kekhawatiran muncul apakah harga gambir benar-benar akan naik pasca-MoU tersebut. Sementara itu, Dinas terkait kembali menegaskan bahwa fokus prioritas adalah menjamin mutu gambir, sedangkan evaluasi dampak harga akan dilakukan pada tahap berikutnya.
Padahal sebenarnya harapan masyarakat dan tujuan kunjungan Kadis Pertanian ke India adalah untuk memastikan market yang lebih luas untuk masyarakat agar tidak dimonopoli oleh beberapa orang cukong saja. Kemudian rencana awalnya adalah hilirisasi produk gambir yang bisa menaikkan daya saing dan harga gambir. Masyarakat berharap tidak hanya menjual daun dengan harga murah namun mampu memproduksi produk akhir gambir yang lebih bernilai tinggi dengan jaminan market yang jelas baik di dalam maupun di luar negri.
Sayangnya kunjungan ke India seperti disampaikan Kadis Pertanian Witra hanya MoU jaminan mutu dan harga gambir. Itupun belum jelas apakah harga akan naik dari sebelumnya. Sementara soal jaminan mutu adalah masalah klasik yang sudah dimainkan sejak dulu oleh para eksportir dan distributor besar.
Kritikan Pedas Mantan Wakil Bupati atas Kunjungan ke India
Mantan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan melontarkan kritik keras terhadap kunjungan Bupati dan Kadis Pertanian ke India. “Kunjungan itu terlalu terburu-buru, terkesan sekadar ikut tren tanpa persiapan matang dari pemerintah daerah maupun dinas terkait,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kajian strategis, regulasi pendukung, keterlibatan pelaku usaha, serta survei masalah menjadi langkah krusial sebelum melakukan perjalanan dinas sejenis. “Pendanaan, siapa yang diberangkatkan, serta agenda harus jelas dan berbasis rencana yang matang karena semua biaya berasal dari APBD,” tambahnya.
Dari pengalaman dua dekade terakhir, banyak rencana serupa gagal membuahkan hasil nyata. Ia juga mengkritisi rencana pengembangan tembakau ke pasar Malaysia yang hingga kini belum jelas realisasinya.
“Saya berharap kunjungan ini bukan hanya usulan biro perjalanan semata. Bupati seharusnya sosialisasikan hasil dan target yang ingin dicapai sekaligus perbaikan regulasi yang telah dan akan dilakukan,” tegas mantan Wakil Bupati tersebut.(Agus Suprianto)
Isu hangat ini terus menjadi sorotan publik karena harga gambir dan pengelolaan sektor pertanian adalah kunci utama kesejahteraan masyarakat Lima Puluh Kota. Transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan implementasi kebijakan menjadi penantian besar yang menentukan masa depan pertanian daerah.(Agus Suprianto)
