DigIndonews.com, Jakarta – Menurut BPS menunjukkan bahwa tingkat aktivasi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2014 itu sebesar -4,69% sedangkan dari tahun 2015 sampai 2022 itu tingkat aktivasi naik menjadi 0,57%.
Hal ini berdampak pada tingkat reruntuhan di Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan reruntuhan dari tahun 2005 sampai 2004 sebesar -2,54% dan pada tahun 2015-2022 sebesar -0,61%.
“Berdasarkan perkembangan APBN 2004 sampai 2023 yang diperoleh dari sumber APBN dan APBNP berbagai tahun yang telah diolah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya yang mana rata-rata defisit 2004-2014 sebesar 119 triliun” Ujar Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan , MM. MBA (Anggota Komisi I DPR RI) dalam Webinar Forum Diskusi Publik dengan tajuk UMKM dan SDGs: Bangun Usaha Rakyat Menuju Pembangunan Berkelanjutan” pada Rabu (12/7/2023).
Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2004 sampai 2022 menunjukkan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2004-2014 sebesar 5,69% dan rata-rata pertumbuhan tahun 2015 sampai 2002 sebesar 3,99%.
Rata-rata pertumbuhan PDB perkapita 2004-2014 sebesar 11,1% sedangkan rata-rata pertumbuhan PDB perkapita dari tahun 2015 sampai pada tahun 2021 sebesar 3,3%.
Berdasarkan uraian usaha di Indonesia pada tahun 2019 pada data terakhir itu menunjukkan bahwa kategori usaha yang paling banyak di Indonesia adalah usaha mikro dengan mencapai total konstitusi PDB sebesar 37,35% dan menyerap tenaga kerja sebesar 89,04%, lanjut dengan usaha kecil kemudian baru usaha menengah dan usaha besar yang hanya menyerap tenaga kerja sebesar 3,08%.
Sjarifuddin juga menjelaskan untuk perkembangan kognitif kognitif koperasi dan UKM tahun 2004 sampai 2003 itu menunjukkan rata-rata pertumbuhan anggaran kemenkop atau UKM dari tahun 2005 sampai 2014 sebesar 5,56% sedangkan pada tahun 2015-2023 itu sebesar 3,73%.
Perkembangan jumlah tenaga kerja UMKM di Indonesia di tahun 2004 sampai 2021 itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi covid-19.
M. Aziz Firdaus, SE. MM (Pegiat Literasi) memaparkan Target dari pembangunan yang berkelanjutan adalah kesejahteraan global dengan mempertahankan kondisi lingkungan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera pendidikan berkualitas kesejahteraan gender air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh kemitraan untuk mencapai tujuan.
Pilar SDGs diantaranya pembangunan sosial, pembangunan ekonomi pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola. Jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dan memiliki daya serat tenaga kerja UMKM sebesar 117 juta pekerja atau lebih dari 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional atau PDB sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5550 dari jumlah pelaku usaha. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB sekitar 37,8%.
Fakta empiris menunjukkan bahwa UMKM atau enterpreneur berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan di mana fakta hasil riset menunjukkan bahwa pelaku UMKM atau wirausaha memiliki banyak faktor yang memotivasinya.
Bawah krisis berpengaruh terhadap operasional usaha tapi tidak pengaruh pada motivasi berusaha. Beberapa poin SDGs dapat dicapai dengan pengembangan dan penguatan sampai internasional UMKM.
Senada dengannya, Dr. Nursodik Gunarjo, S.Sos (Plt. Direktur IKPMK, Dirjen IKP Kemkominfo RI) juga menyampaikan dalam forum diskusi bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang telah ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa atau PBB pada tahun 2015 untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk kemiskinan kelaparan, perubahan iklim ketimpangan sosial dan faktor-faktor lainnya.
Salah satu bentuk implementasi dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah peran usaha mikro kecil menengah atau yang kita kenal dengan UMKM. Melalui peran UMKM diharapkan kemiskinan akan berkurang dan akan tercipta peluang ekonomi yang setara tanpa membandingkan gender. Sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud.
