Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Milenial Minang Bersatu (DPP MIMBAR) menyoroti kerusakan parah jalan di Kabupaten Tanah Datar yang tak kunjung ditangani secara serius. Meski berstatus sebagai jalan Provinsi, kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan kewenangan teknis, melainkan cermin kegagalan Kepemimpinan Daerah dalam membangun komunikasi dan negosiasi politik lintas pemerintahan.
Sekretaris Jenderal DPP MIMBAR, Habibur Rahman, menegaskan bahwa persoalan jalan rusak tersebut telah berlangsung menahun, bahkan sejak periode pertama hingga periode kedua kepemimpinan Bupati Tanah Datar saat ini. Alih-alih membaik, kondisi jalan justru semakin memburuk dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Ini bukan cerita baru. Dari periode pertama sampai periode kedua, jalan tetap rusak. Tidak ada terobosan, tidak ada hasil. Yang ada justru kerusakan semakin parah. Ini sudah melampaui soal teknis, ini soal kegagalan kepemimpinan,” tegas Habib.
Menurutnya, dalih bahwa jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi tidak bisa dijadikan alasan untuk cuci tangan. Kepala Daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya, termasuk dengan membangun lobi dan tekanan politik ke pemerintah di atasnya.
“Di situlah kualitas seorang Bupati diuji. Apakah ia punya nyali dan kapasitas politik untuk bernegosiasi dan memperjuangkan hak masyarakat Tanah Datar, atau justru memilih diam dan bersembunyi di balik alasan kewenangan,” ujarnya.
Habibur Rahman bahkan menyebut kondisi jalan rusak kini telah menjelma menjadi simbol stagnasi pembangunan di Tanah Datar. Ironisnya, jalan rusak seolah menjadi penanda geografis bahwa seseorang telah memasuki wilayah Kabupaten tersebut.
“Hari ini, jalan rusak seperti papan nama tak resmi Tanah Datar. Begitu masuk wilayah ini, yang terasa pertama kali adalah kerusakan infrastruktur. Ini ironi, sekaligus tamparan keras bagi Pemerintah Daerah,” lanjutnya.
DPP MIMBAR mendesak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk segera keluar dari sikap pasif dan mengambil langkah konkret dengan memperkuat komunikasi politik serta tekanan institusional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar percepatan perbaikan jalan segera direalisasikan.
“Dua periode kepemimpinan tanpa perubahan berarti adalah kegagalan yang tak bisa ditutupi. Infrastruktur adalah wajah pemerintah, dan hari ini wajah Tanah Datar retak di mata publik,” tutup Habibur Rahman.
