DigIndonews.com, Jakarta, 10 Maret 2026 — Transformasi digital dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan sosial di Indonesia agar bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Publik bertema “Digitalisasi Perlindungan Sosial: Data Akurat, Bantuan Tepat” yang digelar pada Selasa (10/3).
Forum menghadirkan Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan sebagai narasumber.
Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa perlindungan sosial merupakan instrumen penting negara dalam memastikan masyarakat rentan tetap mendapatkan dukungan ketika menghadapi kesulitan ekonomi, bencana, maupun kondisi sosial lainnya. Namun dalam praktiknya, berbagai program bantuan sosial masih menghadapi tantangan seperti data yang tidak akurat, bantuan yang tidak tepat sasaran, hingga keterlambatan distribusi bantuan.
Okta Kumala Dewi menegaskan bahwa digitalisasi menjadi solusi strategis untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial agar lebih efektif dan berkeadilan. Menurutnya, teknologi digital memungkinkan pemerintah melakukan pengelolaan data secara lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selama bertahun-tahun, berbagai program bantuan sosial di Indonesia sering menghadapi persoalan klasik seperti data ganda, penerima bantuan yang sebenarnya sudah mampu, hingga masyarakat miskin yang justru tidak terdata dalam sistem. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.
Saat ini berbagai program perlindungan sosial mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Basis data ini menjadi rujukan utama dalam berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, serta berbagai subsidi sosial lainnya.
Namun demikian, pembaruan dan integrasi data masih menjadi tantangan yang perlu terus diperkuat. Melalui digitalisasi, pemerintah dapat melakukan sinkronisasi data dengan berbagai sumber lain seperti data kependudukan, data ketenagakerjaan, maupun data perpajakan sehingga potensi kesalahan data dapat diminimalkan.
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal juga dinilai menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap penerima bantuan dapat teridentifikasi secara jelas dan tidak terjadi duplikasi penerima bantuan.
Selain meningkatkan akurasi data, digitalisasi juga dinilai mampu mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Bantuan yang sebelumnya disalurkan secara manual melalui berbagai tahapan birokrasi kini dapat diberikan secara langsung melalui sistem perbankan maupun platform digital.
Andy Kurniawan menjelaskan bahwa penguatan sistem data digital menjadi kebutuhan mendesak, terutama setelah pengalaman selama masa pandemi ketika pemerintah harus menyalurkan bantuan kepada jutaan masyarakat dalam waktu singkat.
Menurutnya, ketika data belum sepenuhnya terintegrasi, sering muncul keluhan masyarakat terkait bantuan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan sistem data digital menjadi fondasi penting dalam kebijakan perlindungan sosial ke depan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan nasional masih berada di kisaran sekitar 9 persen dari total penduduk Indonesia. Artinya, puluhan juta masyarakat masih membutuhkan dukungan program perlindungan sosial dari pemerintah.
Selain kelompok miskin, berbagai kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal, serta masyarakat di wilayah terpencil juga membutuhkan sistem perlindungan sosial yang kuat dan inklusif.
Forum juga menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem digital perlindungan sosial. Dengan sistem berbasis teknologi, masyarakat dapat memantau proses pendataan maupun penyaluran bantuan secara lebih terbuka.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam distribusi bantuan.
Namun demikian, digitalisasi perlindungan sosial juga menghadapi tantangan, terutama terkait kesenjangan akses digital di berbagai wilayah Indonesia. Di sejumlah daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur internet masih menjadi hambatan dalam penerapan sistem digital secara optimal.
Karena itu, pembangunan infrastruktur digital serta peningkatan literasi digital masyarakat perlu berjalan seiring dengan transformasi sistem perlindungan sosial berbasis teknologi.
Para narasumber sepakat bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem administrasi, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak perlindungan sosial secara adil dan merata.
Dengan data yang akurat, sistem yang transparan, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan program bantuan sosial di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
