Post Views: 225
Digindonews.com — Kementerian Kominfo RI gelar webinar literasi digital dengan tema “Pemilu 2024, Menakar Kepemimpinan Nasional” bersama Anggota Komisi 1 DPR RI Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM. MBA. (Anggota Komisi 1 DPR RI) melalui daring Zoom meeting, Sabtu 27/1/2024.
Sjarifuddin menyebutkan kepemimpinan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, polarisasi masyarakat, dan ketidaksetaraan dapat menghambat kemajuan. Perubahan struktur demografi dan kosmopolitanisme memperumit dinamika sosial, sementara diaspora yang membesar di Indonesia menciptakan tantangan integrasi. Faktor eksternal geopolitik secara global juga dapat memengaruhi stabilitas nasional, menuntut pemimpin untuk bersikap bijaksana dalam diplomasi.
Selanjutnya, Dr. Dedi Mulyadi (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur) juga menyampaikan bahwa pemilu 2024 diharapkan menjadi panggung pertarungan yang menarik, di mana dinamika dan variabilitas politik menjadi pemandangan yang tidak terelakkan. Suksesnya sebuah parpol atau paslon tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara, tetapi juga oleh kemampuan mereka mengakomodasi keberagaman dan ekspektasi masyarakat di berbagai daerah. Perlu diperhatikan, data hasil pemilu 2019 tidak dapat memastikan kemenangan suatu partai atau calon pada pemilu 2024 nanti mengingat adanya kemungkinan perubahan pilihan.
Calon legislatif memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuatan calon legislatif tercermin dalam kemampuan mereka untuk mengartikulasikan visi, mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan bekerja sama dengan sesama anggota legislatif. Keberhasilan calon legislatif dalam meraih dukungan masyarakat akan memperkuat posisi partai dan membentuk landasan untuk implementasi kebijakan.
Selanjutnya, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. (Dosen Universitas Suryakencana) menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 memiliki peran penting dalam menentukan kepemimpinan nasional. Hak pilih adalah instrumen demokratis yang memberdayakan warga negara, sementara kepemimpinan yang ideal didasarkan pada integritas, visi, dan kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara turut membentuk landasan etika kepemimpinan, dan pemimpin negarawan diharapkan dapat menggabungkan berbagai gaya kepemimpinan untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat. ***
