Digindonews.com— Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE., MM., membuka rapat paripurna DPRD Kota Solok dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Solok tersebut menjadi momentum penting dalam tahapan pembahasan arah kebijakan keuangan dan pembangunan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Setelah membuka rapat, Ketua DPRD Fauzi Rusli memimpin jalannya sidang paripurna yang dihadiri Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra, unsur Forkopimda, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Kota Solok Tahun Anggaran 2027 sekaligus penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, setiap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus direncanakan secara cermat, dilaksanakan secara bertanggung jawab, serta diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
RAPBD 2027 Capai Rp548,7 Miliar untuk Belanja Daerah
Dalam Nota Keuangan yang disampaikan, Pemerintah Kota Solok merencanakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp489,27 miliar.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp71,71 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp417,56 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp548,70 miliar. Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp515,83 miliar, belanja modal sebesar Rp31,86 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp1 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp82,66 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp1 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp22,24 miliar.
Dengan komposisi tersebut, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp59,42 miliar untuk menutup defisit anggaran.
Pemko Terapkan Strategi “Survival Mode”
Salah satu hal menarik dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 adalah strategi kebijakan belanja daerah yang disebut sebagai Survival Mode.
Wali Kota menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan respons terhadap semakin terbatasnya kemampuan fiskal daerah, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat terus meningkat.
Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih cermat menentukan prioritas anggaran agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan efisien, pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu, serta kondisi keuangan daerah tetap terkendali.
Sejumlah prioritas belanja diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, sosial, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemeliharaan infrastruktur dasar.
Di bidang ekonomi, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penguatan UMKM, Pasar Raya Solok, pengembangan ekonomi digital, serta optimalisasi kawasan pusat kota dan destinasi wisata Puncak Garunun Payo.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, pembangunan tahun 2027 lebih diprioritaskan untuk melanjutkan bangunan yang terbengkalai, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta pemeliharaan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Persoalan persampahan juga menjadi salah satu tantangan yang mendapat perhatian pemerintah. Hal ini menyusul rencana penutupan permanen TPA Sampah Regional pada tahun 2027 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Solok menilai perlu adanya percepatan penerapan tata kelola sampah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Turut Disampaikan
Selain Nota Keuangan RAPBD 2027, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wali Kota menjelaskan bahwa perubahan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 setelah implementasinya berjalan sekitar dua tahun.
Penyesuaian dilakukan untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, memberikan kepastian hukum, serta tidak menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kota Solok.
Beberapa substansi perubahan meliputi penyesuaian sanksi administrasi pajak, pengelompokan usaha akomodasi homestay, penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan, penyempurnaan ketentuan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hingga penataan kembali jenis dan lampiran tarif retribusi daerah.
Pemerintah Kota Solok berharap perubahan regulasi tersebut dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menciptakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.
DPRD dan Pemko Diharapkan Perkuat Sinergi
Menutup penyampaian nota keuangan, Wali Kota Solok mengharapkan dukungan dan kerja sama seluruh anggota DPRD dalam membahas kedua Ranperda tersebut.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat Kota Solok.
Pembahasan kedua Ranperda diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran dan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek administratif dan ketentuan hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan RAPBD Kota Solok Tahun Anggaran 2027 dan perubahan regulasi pajak serta retribusi daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD dan Pemerintah Kota Solok***




