Digindonews.com—Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Bukittinggi menggelar diskusi publik bertajuk “Kebebasan sipil dan kebebasan pers di era Prabowo”. Acara ini diadakan di coffe shop Balerong Space Nagari Kubang Putiah Kabupaten Agam pada Jumat 18 April 2025 dan dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, jurnalis, aktivis, dan akademisi.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Fadly Reza (pimpinan redaksi Klikata.id) seorang wartawan berkompeten yang sudah lama bergelut di dunia jurnalis, Harfani ( Wali jorong Darek Nagari Simawang-kabupaten tanah datar) seorang penggiat sosial yang aktif di pemberdayaan sosial dan demokrasi, Ahmad Zaki (ketua umum HMI cabang Bukittinggi) seorang aktivis yang kritis di kalangan mahasiswa Bukittinggi dan M. Ridho Ilahi ( direktur LKBHMI Bukittinggi) merupakan seorang aktivis mahasiswa yang konsentrasi di dunia hukum dan advokasi.
Mereka mengupas tuntas berbagai isu terkait kebebasan sipil dan pers, mulai dari potensi pembatasan ruang gerak masyarakat sipil, hingga tantangan independensi media di bawah pemerintahan baru.
“Diskusi ini kami adakan sebagai bentuk kepedulian LKBHMI terhadap isu-isu krusial yang menyangkut hak-hak dasar warga negara,” ujar M. Ridho Ilahi Direktur LKBHMI Bukittinggi dalam paparannya. “Kami ingin menciptakan ruang dialog yang konstruktif untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi kebebasan sipil dan pers di masa depan.” Harapan Fadly Reza di tengah-tegah dialog diskusi. Para narasumber menyampaikan pandangan yang beragam mengenai prospek kebebasan sipil dan pers di era Prabowo. Beberapa di antaranya menyampaikan kekhawatiran terkait rekam jejak Prabowo di masa lalu, sementara yang lain menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pemerintahan baru untuk membuktikan komitmennya terhadap demokrasi.
“Kebebasan sipil dan pers adalah pilar utama demokrasi. Kita harus terus mengawal dan memastikan bahwa hak-hak ini tidak tergerus oleh kekuasaan,” tegas Harfani.
Diskusi ini berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta antusias menyampaikan pertanyaan dan pandangan mereka, sehingga menghasilkan diskusi yang kaya dan mendalam. LKBHMI Bukittinggi berharap diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Poin-poin penting yang dibahas dalam diskusi :
1. Pemerintah Prabowo – Gibran masih mewarisi tindakan pembungkaman / menghambat ruang kebebasan sipil dan pers di zaman Jokowi hingga di zaman Prabowo – Gibran masih terjadi
2. Tantangan independensi media dan kebebasan pers di era digital.
3. Peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal dan memperkuat demokrasi dan mahasiswa harus slalu optimis bergerak bersuara untuk kepentingan sipil karena ketika kita bersuara kita di lindungi oleh undang-undang.
4. Pentingnya dialog dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media.
Acara ini diakhiri dengan pembacaan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait. LKBHMI Bukittinggi berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kebebasan sipil dan pers, serta mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.
