DigIndonews.comDigIndonews.com
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Reading: Tanggapi Rismon, Anas Robbani Tegaskan Pengisian Jabatan Wapres Wajib Ikuti Konstitusi
Share
Font ResizerAa
DigIndonews.comDigIndonews.com
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Search
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Khazanah
  • Opini
  • Ekonomi
  • Opini
  • Uncategorized
  • Redaksi
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
© Sayangi.com 2022 | All Rights Reserved
DigIndonews.com > Nasional > Tanggapi Rismon, Anas Robbani Tegaskan Pengisian Jabatan Wapres Wajib Ikuti Konstitusi
Nasional

Tanggapi Rismon, Anas Robbani Tegaskan Pengisian Jabatan Wapres Wajib Ikuti Konstitusi

Astriani Published November 18, 2026
Share
Ket: Muhammad Anas Robbani - Pengamat Komunikasi Publik
SHARE

Jakarta, 18 November 2026 – Pengamat Komunikasi Publik, Muhammad Anas Robbani, menilai wacana membiarkan jabatan Wakil Presiden (Wapres) kosong apabila terjadi kekosongan jabatan bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan tersebut disampaikan Anas Robbani sebagai tanggapan atas pandangan Rismon Hasiholan Sianipar yang menolak pengisian jabatan Wakil Presiden dan mengusulkan agar kursi tersebut dibiarkan kosong, bahkan muncul gagasan untuk menyelenggarakan pemilihan umum ulang.

Anas menegaskan, dalam negara hukum, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan berdasarkan aturan konstitusi, bukan berdasarkan penafsiran atau kepentingan politik tertentu.

“Menurut saya, mewacanakan kekosongan jabatan Wakil Presiden secara permanen merupakan kekeliruan dalam memahami konstitusi. UUD 1945 sudah memberikan mekanisme yang jelas apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut. Karena itu, ketentuan konstitusi harus menjadi rujukan utama,” ujar Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Baca Juga  Bangun Kepercayaan Publik, Koperasi Harus Perkuat Komunikasi dan Akuntabilitas

Menurutnya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar pilihan politik, melainkan mekanisme konstitusional yang harus dijalankan.

“Frasa menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden menunjukkan adanya kewajiban konstitusional. Artinya, ketika terjadi kekosongan, negara sudah memiliki prosedur untuk mengisinya. Tidak tepat jika kemudian muncul gagasan membiarkan jabatan tersebut kosong tanpa batas waktu,” jelasnya.

Terkait anggapan bahwa Wakil Presiden pengganti tidak memiliki legitimasi rakyat karena tidak dipilih langsung melalui Pemilu Presiden, Anas menyebut mekanisme pengisian jabatan melalui MPR juga memiliki legitimasi konstitusional.

Ia mengatakan, demokrasi tidak hanya mengenal mekanisme pemilihan langsung, tetapi juga mekanisme perwakilan yang telah diatur dalam konstitusi.

“Ketika rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu, proses tersebut juga berada dalam kerangka aturan konstitusi. Apabila di kemudian hari terjadi kekosongan jabatan, maka mekanisme yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, proses pemilihan melalui MPR bukan tindakan di luar demokrasi, melainkan bagian dari sistem ketatanegaraan kita,” paparnya.

Baca Juga  Pimpinan DPR Apresiasi Pemerintah Sukses Selenggarakan G20

Anas juga menanggapi usulan penyelenggaraan pemilu ulang apabila terjadi perubahan dalam komposisi kepemimpinan nasional. Menurutnya, konstitusi Indonesia tidak mengatur pemilu sela atau pemilihan ulang khusus untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Ia menilai, mekanisme pemilihan melalui MPR merupakan jalur konstitusional yang harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memiliki siklus lima tahunan. Sementara itu, untuk mengatasi kekosongan jabatan Wakil Presiden, konstitusi sudah menyediakan mekanisme tersendiri. Karena itu, tidak tepat jika persoalan tersebut diarahkan pada penyelenggaraan pemilu ulang yang tidak memiliki dasar dalam mekanisme pengisian jabatan sebagaimana diatur UUD 1945,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anas menilai kedudukan Wakil Presiden tidak dapat disamakan atau digantikan begitu saja oleh Menteri Koordinator. Ia merujuk Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Sementara itu, menteri-menteri memiliki kedudukan sebagai pembantu Presiden yang menangani urusan pemerintahan sesuai bidang masing-masing.

Menurut Anas, keberadaan Wakil Presiden merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang kedudukannya telah ditentukan secara konstitusional.

Baca Juga  BAKORNAS LKMI PB HMI Kecam Dugaan Kriminalisasi dr. Ratna, Sebut Cederai Rasa Aman Tenaga Medis

“Presiden memang memiliki kewenangan mengatur dan mengoordinasikan para menteri, tetapi kedudukan Wakil Presiden berbeda dengan Menteri Koordinator. Keduanya memiliki dasar dan fungsi ketatanegaraan yang tidak bisa disamakan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berkembang menjadi polemik yang dapat memperkeruh situasi politik nasional.

Menurutnya, seluruh pihak, termasuk tokoh publik dan pengamat, perlu menyampaikan pandangan secara proporsional serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme konstitusi.

Anas menilai penggunaan istilah yang berpotensi membangun persepsi negatif terhadap proses konstitusional perlu dihindari, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut justru menimbulkan disinformasi mengenai hukum tata negara. Yang harus kita kedepankan adalah kepatuhan terhadap konstitusi dan menjaga stabilitas nasional,” pungkasnya.

Ia menegaskan, setiap wacana mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden harus dikembalikan pada ketentuan UUD 1945. Dengan demikian, kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan dan prinsip demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Quality Assurance Customer Service: Mengapa Setiap Percakapan Perlu Terdokumentasi?
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori

  • Daerah1,338
    • Agam14
    • Bukit Tinggi14
    • Limapuluh Kota433
    • Padang38
    • Payakumbuh366
    • Solok80
  • Ekonomi3,056
  • Headline411
  • Internasional82
  • Khazanah234
  • Lifestyle113
  • Nasional1,113
  • Olahraga86
  • Opini209
  • Pariwara Lipsus36
  • Politik272
  • Uncategorized313
  • Video15

Berita Lainnya

Tanggapi Rismon, Anas Robbani Tegaskan Pengisian Jabatan Wapres Wajib Ikuti Konstitusi
Quality Assurance Customer Service: Mengapa Setiap Percakapan Perlu Terdokumentasi?
207 Ribu Rumah Tersalurkan, BP Tapera Siapkan Percepatan hingga Penghujung Tahun
Tempo Scan Raih Penghargaan Muzaki Perusahaan Terbaik dari BAZNAS RI

Berita Terkait

Nasional

Jefry Romdonny Ajak UMKM Manfaatkan Teknologi Digital untuk Naik Kelas

November 14, 2026
Nasional

KPU Goes to Campus, Generasi Z Didorong Jadi Penentu Arah Demokrasi Pemilu 2029

November 12, 2026
Nasional

Anggota Watimpres Prof Mohammad Hatta Mendengar Aspirasi Pelaku Industri Pariwisata di Malang dan Kota Batu ; Perlunya Kepastian dan Penyelarasan Aturan Industri Pariwisata

November 12, 2026
Nasional

Merajut Nusantara, Farah Puteri Nahlia Ajak Masyarakat Cerdas Bermedia Sosial dan Perangi Hoaks

November 10, 2026
Show More
DigIndonews.comDigIndonews.com
Follow US
© DigIndonews.com 2024 | All Rights Reserved
  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Sign in to your account

Lost your password?