Digindonews.com– Pemerintah terus mendorong pemerataan akses terhadap layanan perlindungan sosial melalui pengembangan Perlinsos Digital. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan agen pendamping untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan perangkat, akses internet, maupun kemampuan menggunakan teknologi digital.
Hal tersebut disampaikan Dewan Pengawas BAKTI Komdigi, Virgie Baker, S.S., M.Si., dalam kegiatan Sosialisasi Merajut Nusantara bertema “Transformasi Digital untuk Memperkuat Sistem Perlindungan Sosial”, Selasa (10/11/2026).
Dalam pemaparannya, Virgie menjelaskan bahwa sistem pelayanan bantuan sosial sebelumnya masih banyak bergantung pada proses administrasi secara manual. Masyarakat harus mendaftar melalui kelurahan, menunggu verifikasi lapangan, dan dalam sejumlah kasus menghadapi waktu tunggu yang panjang.
Melalui Perlinsos Digital, proses pendaftaran dan pemeriksaan data diharapkan menjadi lebih sederhana. Virgie menjelaskan bahwa layanan tersebut saat ini dapat diakses melalui situs web resmi yang disebutkan dalam pemaparannya, yakni princos.kemensos.go.id. Masyarakat dapat memasukkan NIK dan menjalani proses verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah.
Namun, ia mengingatkan bahwa pendaftaran secara mandiri tidak berarti seseorang otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Setiap data tetap harus melalui proses verifikasi berdasarkan informasi yang terhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga.
Virgie juga menjelaskan peran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sistem tersebut berfungsi menghubungkan pertukaran data antarkementerian dan lembaga sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Dalam pemaparannya, ia menyebutkan sejumlah sumber data yang terhubung, antara lain Dukcapil, DTSEN, Kementerian Sosial, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, serta Samsat/Korlantas. Melalui keterhubungan tersebut, data dapat diperiksa kesesuaiannya untuk mendukung proses verifikasi calon penerima bantuan.
Virgie menerangkan bahwa data pada masing-masing kementerian dan lembaga tetap berada dalam pengelolaan instansi terkait. Komdigi berperan menghubungkan sistem pertukaran data, bukan mengambil alih seluruh data yang dimiliki kementerian dan lembaga tersebut.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data juga dapat mengajukan koreksi atau sanggahan dengan menyertakan bukti pendukung. Mekanisme ini diharapkan membantu memperbaiki data yang keliru atau belum diperbarui sehingga proses penyaluran bantuan sosial semakin akurat.
Untuk menjangkau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, pemerintah turut mengembangkan program agen Perlinsos Digital. Agen tersebut bertugas membantu warga melakukan pendaftaran dan memberikan pendampingan, termasuk dengan mendatangi lingkungan permukiman.
Virgie menyampaikan bahwa jumlah agen pendamping yang telah tersedia mencapai sekitar 60 ribu orang. Keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar atau belum memahami proses pendaftaran digital.
Ia juga menyampaikan bahwa Perlinsos Digital telah menjangkau sekitar 500 kabupaten/kota, dengan lebih dari 19 juta keluarga tercatat telah mendaftar berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa penerapan di wilayah-wilayah tersebut masih berlangsung secara bertahap dan belum mencakup seluruh area.
Virgie menegaskan bahwa integrasi data bertujuan mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diimbau untuk memastikan data kependudukan dan sosial ekonominya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pada akhir pemaparannya, ia mengajak masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai agen Perlinsos Digital untuk menghubungi kelurahan masing-masing. Melalui keterlibatan masyarakat dan pendampingan langsung, transformasi digital diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga tanpa mengabaikan kelompok yang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi.***
